Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEPALA Staf Presiden Moeldoko membeberkan beberapa badan atau lembaga yang tengah dievaluasi dan berpeluang untuk dibubarkan. Mereka adalah Komisi Usia Lanjut, Badan Akreditasi Olah Raga dan Badan Restorasi Gambut.
Menurut Moeldoko, peran mereka sejauh ini tidak optimal dan bisa dikerjakan oleh kementerian-kementerian yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang serupa.
"Seperti BRG. Sejauh ini perannya memang cukup bagus. Tapi kita lihat, dalam sisi penanganan kebakaran lahan, apakah bisa ditangani juga oleh BNPB. Kemudian dalam hal optimalisasi lahan gambut untuk pertanian, apakah bisa dimaksimalkan di Kementerian Pertanian. Itu yang sedang dikaji," ujar Moeldoko di kantornya, Jakarta, Selasa (14/7).
Begitu pun dengan Komisi Lanjut Usia. Ia meyakini tidak banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan komisi tersebut.
"Kalau masih bisa masuk ke dalam cakupan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nanti kita lihat," tuturnya.
Moeldoko mengungkapkan pembubaran atau penggabungan lembaga dilakukan demi menciptakan sebuah organisasi yang sederhana, adaptif dan fleksibel.
"Kalau punya karakter-karakter seperti itu diharapkan nanti akan memiliki kecepatan.
Karena Pak Presiden berulang kali mengatakan kita bukan lagi di era negara besar melawan negara kecil, negara lemah melawan negara berkembng tetapi negara cepat melawan negara lambat," tandasnya.(OL-4)
DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron membeberkan alasan pihaknya kebut revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved