Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Presiden Moeldoko membeberkan beberapa badan atau lembaga yang tengah dievaluasi dan berpeluang untuk dibubarkan. Mereka adalah Komisi Usia Lanjut, Badan Akreditasi Olah Raga dan Badan Restorasi Gambut.
Menurut Moeldoko, peran mereka sejauh ini tidak optimal dan bisa dikerjakan oleh kementerian-kementerian yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang serupa.
"Seperti BRG. Sejauh ini perannya memang cukup bagus. Tapi kita lihat, dalam sisi penanganan kebakaran lahan, apakah bisa ditangani juga oleh BNPB. Kemudian dalam hal optimalisasi lahan gambut untuk pertanian, apakah bisa dimaksimalkan di Kementerian Pertanian. Itu yang sedang dikaji," ujar Moeldoko di kantornya, Jakarta, Selasa (14/7).
Begitu pun dengan Komisi Lanjut Usia. Ia meyakini tidak banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan komisi tersebut.
"Kalau masih bisa masuk ke dalam cakupan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nanti kita lihat," tuturnya.
Moeldoko mengungkapkan pembubaran atau penggabungan lembaga dilakukan demi menciptakan sebuah organisasi yang sederhana, adaptif dan fleksibel.
"Kalau punya karakter-karakter seperti itu diharapkan nanti akan memiliki kecepatan.
Karena Pak Presiden berulang kali mengatakan kita bukan lagi di era negara besar melawan negara kecil, negara lemah melawan negara berkembng tetapi negara cepat melawan negara lambat," tandasnya.(OL-4)
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yakin bahwa akan berkembang yurispudensi soal perbedaan antara penghinaan dan kritik soal polemik pasal penghinaan lembaga negara di KUHP baru
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan soal pasal penghinaan lembaga negara yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru.
Lembaga negara semakin tidak patuh dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat.
DPR dinilai membantu pemerintah mewujudkan efisiensi berkeadilan di APBN, menyusun RAPBN 2026, serta melaksanakan fungsi pengawasan
DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved