Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK mengumumkan para pegawai yang tak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) akan diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021.
Kerugian keuangan negara yang ditangani kejaksaan mencapai Rp26,1 triliun. Angka tersebut jauh lebih tinggi ketimbang capaian Polri dan KPK.
Yaqut melaporkan nilai kekayaannya mencapai Rp11,2 miliar. Nilai itu naik sebesar 1092 persen dari laporan kekayaan yang ia lakukan terakhir pada 2018.
Dalam kesempatan itu, KPK mengumumkan para pegawai yang tak memenuhi syarat TWK akan diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021
Keputusan itu resmi diumumkan pimpinan KPK dalam konferensi pers dihadiri Firli Bahuri, Alexander Marwata, dan Nurul Ghufron.
KPK menyelisik adanya pertemuan terkait pengurusan kuota rokok dan minuman beralkohol di Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan atau BP Bintan.
Informasi oknum mengaku pegawai disebut menerima dari mantan Bupati Kuantan Singingi itu pertama kali muncul dalam persidangan di PN Pekanbaru, Riau.
Tim penyidik KPK telah melaksanakan tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa dengan tersangka DR (Dadan Ramdani).
Landasannya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyerahkan nasib 75 pegawai itu ke pemerintah.
KPK memeriksa PNS Pemprov Banten Endang Saprudin dan honorer Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Endang Suherman.
KPK menyebut Budhi menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara
Lembaga antirasuah juga bakal mengungkap semua bukti pemberian uang dari sejumlah nama yang disebut dalam dakwaan, termasuk Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
Stepanus Robin Pattuju sempat menyinggung orang di atasnya saat menagih uang ke mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Parangtritis KM 5.5, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Permohonan maaf Stepanus Robin, eks penyidik KPK, mengemuka setelah mendengarkan surat dakwaan terkait penerimaan uang dalam kasus suap di Tanjungbalai.
Menurut dia, LHKPN itu rampung per 9 September 2021 atau Kamis lalu. Dia meminta maaf karena keterlambatan perihal laporan itu ke KPK.
Kendati demikian, imbuh Hendardi, tidak menutup kemungkinan jika masalah implementasi norma yang oleh sejumlah pihak dinilai melanggar norma dapat dipersoalkan lewat jalur yudisial.
"Kami menunggu kebijakan dari Presiden terhadap hasil assesment TWK (tes wawasan kebangsaan) pegawai KPK yang saat ini belum diangkat sebagai ASN,"
MA menyatakan pegawai KPK yang tidak bisa diangkat menjadi ASN bukan karena persoalan pada Perkom melainkan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) itu sendiri.
Untuk mempercepat penyerahan LHKPN, Sufmi menegaskan setiap fraksi diminta segera melakukan sosialisasi kepada anggotanya masing-masing.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved