Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengimbau semua pihak untuk menghormati dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). Firli menyampaikan kedua lembaga telah menyatakan alih status pegawai KPK melalui TWK sah dan konstitusional.
"Kami sebagai pelaksana undang-undang tentu harus melaksanakan putusan tersebut. Kami sungguh menghargai segenap pihak termasuk juga ada beberapa pegawai KPK yang telah menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memohon tafsir terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 dan Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021 pada jalur yang benar," kata Firli dalam konferensi pers, Rabu (15/9).
Dalam kesempatan itu, KPK mengumumkan para pegawai yang tak memenuhi syarat TWK akan diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021. Keputusan pemecatan itu lebih cepat dari rencana sebelumnya 1 November Firli menyatakan tak ada percepatan dalam pelaksanaan pemberhentian itu dan undang-undang hanya mengatur jangka waktu paling lama.
"Tidak ada istilah percepatan atau perlambatan. Sesuai keputusan saja. Putusannya keluar 9 September (putusan MA) dan 31 Agustus (putusan MK), ya harus kita laksanakan," ujar Firli.
Baca juga : KPK Umumkan Pegawai yang Tidak Lolos TWK Berhenti 30 September
Pascaputusan dua lembaga itu, pimpinan KPK serta jajaran bersama Menteri Hukum dan HAM, Menpan-RB, dan Kepala BKN menggelar rapat koordinasi pada 13 September 2021. Hasilnya diputuskan 50 pegawai yang tak memenuhi syarat TWK dan enam pegawai yang tak mengambil kesempatan diklat bela negara diberhentikan per 30 September 2021.
"Terhadap enam pegawai yang dinyatakan TMS dan diberi kesempatan mengikuti diklat namun tidak mengikutinya maka tidak bisa diangkat menjadi ASN dan akan diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021. Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan TMS per 30 September 2021," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (OL-7)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya
Pria yang kerap disapa Eddy itu juga menepis anggapan bahwa klausul tersebut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Pencegahan kepada saksi dilakukan agar mudah dipanggil, saat keterangannya dibutuhkan penyidik.
KPK berharap mereka berdua memenuhi panggilan penyidik.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved