Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KETIDAKPATUHAN para anggota DPR dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kembali menjadi sorotan publik. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun medesaka agar setiap fraksi segera menyelesaikan kewajiban administrasi LHKPN.
"Sudah kita sampaikan ke semua, kita sudah sampaikan ke fraksinya juga," ungkap Sufmi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/9).
Untuk mempercepat penyerahan LHKPN, Sufmi menegaskan setiap fraksi diminta segera melakukan sosialisasi kepada anggotanya masing-masing. Hanya saja menurut Sufmi setiap fraksi masih membutuhkan waktu untuk melakukan sosialiasi kepatuhan LHKPN tersebut.
"Cuma mungkin perlu waktu untuk kemudian melakukan sosialisasi di masing-masing fraksi," ungkapnya.
Baca juga: Cak Imin Sarankan Konflik Papua diselesaikan Ala Gus Dur
Menurut Sufmi, keterlambatan penyerahan LHKPN para anggota dewan mayoritas disebabkan oleh permasalahan teknis. Selain itu, kebijakan WFH selama pandemi covid-19 juga disebut-sebut sebagai salah satu faktor mengapa masih ada anggota DPR yang terlambat menyerhkan LHKPN.
"Mereka biasanya dibantu tenaga ahli oleh staf. Sekarang kita WFH semua, sehingga staf yang membantu rata-rata pada WFH," ujarnya.
Terpisah, Anggota Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengaku telah menuntaskan kewajibannya menyerahkan LHKPN. Terkait dorongan untuk menerapkan sanski bagi penyelenggara negara yang abai menyerahkan LHKPN, Habiburokhman menilai sanski tersebut tidak perlu dipaksakan.
"Soal sanksi kan sebetulnya kan aturannya memang sumir ya. Jadi kalau aturan sumir jangan dipaksa-paksa kita berikan sanksi. Mana coba dasar hukumnya yg mana pemberian sanksi," ungkapnya.
Habibuburohman melanjutkan pemberian sanksi harus berdasarkan pada ketentuan regulasi. Dirinya menilai himbauan yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah cukup bagi pejabat negara untuk lebih patuh terhadap batas waktu penyerahan LHKPN.
"Kalau setau saya LHKPN itu yg paling penting lima tahun sekali, karena selama tugas beliau lima tahun itu disitu begitu," ungkapnya. (OL-4)
Pelaporan LHKPN adalah wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara
Deddy diketahui telah menekuni dunia sulap sejak kecil. Kerja kerasnya membuat Deddy ditawari kontrak oleh International Hotel untuk menunjukkan kemampuan sulapnya saat usianya 18 tahun.
Sebanyak 16 aset tanah dan bangunan Deddy ada di Tangerang. Tiga sisanya berada di Medan.
SEBANYAK 11.114 pejabat negara diketahui belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per 9 Mei 2025 pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mobil Mercedes Benz itu disita karena diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Kendaraan itu hingga kini belum dibawa ke Jakarta.
Tessa mengatakan hukuman untuk pejabat yang tidak mengisi LHKPN dengan benar diserahkan kepada pimpinan instansinya masing-masing.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved