Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETIDAKPATUHAN para anggota DPR dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kembali menjadi sorotan publik. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun medesaka agar setiap fraksi segera menyelesaikan kewajiban administrasi LHKPN.
"Sudah kita sampaikan ke semua, kita sudah sampaikan ke fraksinya juga," ungkap Sufmi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/9).
Untuk mempercepat penyerahan LHKPN, Sufmi menegaskan setiap fraksi diminta segera melakukan sosialisasi kepada anggotanya masing-masing. Hanya saja menurut Sufmi setiap fraksi masih membutuhkan waktu untuk melakukan sosialiasi kepatuhan LHKPN tersebut.
"Cuma mungkin perlu waktu untuk kemudian melakukan sosialisasi di masing-masing fraksi," ungkapnya.
Baca juga: Cak Imin Sarankan Konflik Papua diselesaikan Ala Gus Dur
Menurut Sufmi, keterlambatan penyerahan LHKPN para anggota dewan mayoritas disebabkan oleh permasalahan teknis. Selain itu, kebijakan WFH selama pandemi covid-19 juga disebut-sebut sebagai salah satu faktor mengapa masih ada anggota DPR yang terlambat menyerhkan LHKPN.
"Mereka biasanya dibantu tenaga ahli oleh staf. Sekarang kita WFH semua, sehingga staf yang membantu rata-rata pada WFH," ujarnya.
Terpisah, Anggota Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengaku telah menuntaskan kewajibannya menyerahkan LHKPN. Terkait dorongan untuk menerapkan sanski bagi penyelenggara negara yang abai menyerahkan LHKPN, Habiburokhman menilai sanski tersebut tidak perlu dipaksakan.
"Soal sanksi kan sebetulnya kan aturannya memang sumir ya. Jadi kalau aturan sumir jangan dipaksa-paksa kita berikan sanksi. Mana coba dasar hukumnya yg mana pemberian sanksi," ungkapnya.
Habibuburohman melanjutkan pemberian sanksi harus berdasarkan pada ketentuan regulasi. Dirinya menilai himbauan yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah cukup bagi pejabat negara untuk lebih patuh terhadap batas waktu penyerahan LHKPN.
"Kalau setau saya LHKPN itu yg paling penting lima tahun sekali, karena selama tugas beliau lima tahun itu disitu begitu," ungkapnya. (OL-4)
Profil dan harta Yaqut Cholil Qoumas, eks Menag yang jadi tersangka KPK kasus korupsi kuota haji. Simak riwayat dan kekayaannya.
KPK mendalami kepemilikan aset eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang belum tercatat dalam LHKPN. Penelusuran dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan iklan dan kesesuaian laporan
KPK menyampaikan bahwa pihaknya tengah menelusuri sejumlah aset tidak bergerak milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang diduga belum tercantum dalam LHKPN.
KPK mengusut LHKPN mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Diduga ada aset yang tak dilaporkan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.
KPK memastikan akan menelusuri informasi aliran uang kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB yang menjerat Ridwan Kamil atau RK ke sejumlah pihak
KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam OTT terkait mutasi jabatan. Berdasarkan LHKPN 2025, kekayaannya tercatat mencapai Rp6,3 miliar
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved