Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji membeberkan dan mendalami lebih lanjut daftar nama yang disebut dalam dakwaan eks penyidik Stepanus Robin Pattuju.
Lembaga antirasuah juga bakal mengungkap semua bukti pemberian duit dari sejumlah nama yang disebut dalam dakwaan, termasuk Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.
"Semua alat bukti dan hasil pemeriksaan selama penyidikan akan diperlihatkan dan kembali dikonfirmasi kepada para saksi. Termasuk dugaan keterlibatan beberapa pihak yang disebutkan dalam surat dakwaan, juga akan didalami lebih lanjut oleh jaksa KPK," jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (14/9).
Baca juga: Stepanus Robin Minta Maaf ke KPK dan Polri
Pembacaan surat dakwaan Robin berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin (13/9) kemarin. Ali menyebut mengatakan dakwaan disusun berdasarkan hasil proses penyidikan KPK.
Dalam dakwaan, Robin disebut menerima suap dari banyak pihak. Terdapat nama Wali Kota Tanjungbalai yang disebut memberi uang Rp1,69 miliar. Nama lain adalah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado, yang masing-masing disebut memberi Rp3 miliar dan US$36.000.
Baca juga: MKD Diminta Segera Tindaklanjuti Dugaan Etik Azis Syamsuddin
Wali Kota Cimahi Ajay Muhamad Priatna juga disebut memberi Rp507 juta. Kemudian, eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari juga disebut memberi uang Rp5,19 miliar. Lalu, seorang bernama Usman Effendi disebut memberi Rp525 juta.
Ali menerangkan bahwa rangkaian penerimaan uang yang didakwakan terhadap Robin, akan dibeberkan dalam persidangan. KPK berjanji untuk membuktikan semua dugaan penerimaan suap di hadapan majelis hakim.
"Mengenai materi perkara, tentu tidak bisa kami sampaikan saat ini. Semua fakta-fakta rangkaian perbuatan para terdakwa sebagaimana hasil penyidikan, kami pastikan akan dibuktikan oleh jaksa di persidangan," pungkas Ali.(OL-11)
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPKĀ membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini semakin sulit disusupi praktik suap.
Penyidik Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena tidak menghadirkan Bobby sebagai saksi.
KEPOLISIAN Republik Indonesia menarik lima penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengisi jabatan Kapolres di sejumlah wilayah. Lembaga Antirasuah mengapresiasi promosi itu.
Hasto menilai keterangan dari saksi hari ini cuma sebagai asumsi belaka. Dia semakin yakin diserang oleh kepentingan tertentu.
Agustiani Tio Fridelina menggugat penyidik KPK Rossa Purbo Bekti secara perdata senilaiĀ Rp2,5 miliar
KUBU Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta hakim praperadilan menghadirkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti dalam persidangan.
KPK membeberkan alasan memanggil mantan penyidik di kasus Hasto, menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, yang menjerat buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved