Kamis 09 September 2021, 19:16 WIB

MA Tolak Uji Materi Aturan soal TWK KPK

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
MA Tolak Uji Materi Aturan soal TWK KPK

MI ADAM DWI
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi

 

MAHKAMAH Agung (MA) menolak gugatan uji materi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempersoalkan Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021. MA menyatakan pegawai KPK yang tidak bisa diangkat menjadi ASN bukan karena persoalan pada Perkom melainkan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) itu sendiri.

"Menolak permohonan keberatan hak uji materiil pemohon I Yudi Purnomo dan pemohon II Farid Andhika," demikian bunyi putusan perkara bernomor 26 P/HUM/2021 itu yang diputus hari ini, Kamis (9/9).

Perkom yang mengatur TWK dalam proses alih status pegawai itu digugat dua pegawai KPK Yudi Purnomo dan Farid Andhika. Adapun majelis hakim yang memutus perkara itu diketuai Supandi serta beranggotakan Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono.

MA menyatakan objek permohonan uji materi Perkom yang digugat tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya yakni UU Nomor 19 Tahun 2019, PP Nomor 41 Tahun 2020, dan Putusan MK Nomor 70/PUU- XVII/2019, serta Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021.

Baca juga: KPK Ungkap Puluhan LHKPN Pejabat Eksekutif Terindikasi Fiktif

"Para pemohon tidak dapat diangkat menjadi ASN bukan karena berlakunya Perkom Nomor 1 Tahun 2021 yang dimohonkan pengujian, namun karena hasil asesmen TWK para pemohon sendiri yang TMS (tidak memenuhi syarat) sedangkan tindak lanjut dari hasil asesmen TWK tersebut menjadi kewenangan pemerintah."

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan secara substansial desain pengalihan pegawai KPK menjadi ASN mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya.

MA menyatakan TWK diterima secara objektif sebagai syarat pengisian jabatan, seleksi ASN, dan pengembangan karier PNS. Menurut MA, Perkom Nomor 1 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 41 Tahun 2020 dan UU Nomor 19 Tahun 2019.

MA menyatakan asesmen TWK dalam merupakan suatu sarana (tool) berupa norma umum yang berlaku bagi pegawai KPK sebagai persyaratan formal yang dituangkan dalam regulasi kelembagaan.

Tujuannya untuk memeroleh output materiil dalam Pasal 3 huruf b PP Nomor 41 Tahun 2020 yaitu pegawai KPK yang setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.(OL-4)

Baca Juga

Dok Kemendagri

Kemendagri Susun Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Desember 2021, 22:12 WIB
Indeks tersebut akan digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola pemerintah...
Antara

Komnas HAM: Proses Pembangunan Harus Menghormati HAM Warga

👤Emir Chairullah 🕔Rabu 08 Desember 2021, 21:51 WIB
Sebab jangan sampai proyek itu malah menjadikan warga negara itu jauh lebih...
MI/M.Irfan

Apresiasi RUU TPKS Dilanjutkan ke Sidang Paripurna, Perspektif Perlindungan Korban Perlu Ditekankan 

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 08 Desember 2021, 21:16 WIB
"Saya melihat substansi pembahasan belum aman, karena belum semua fraksi menggunakan cara pandang korban dalam melihat fakta tentang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya