Selasa 14 September 2021, 20:22 WIB

Pakar Hukum: Sesuai Putusan MA, Firli Cs Tidak Bisa Berhentikan 57 Pegawai KPK

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Pakar Hukum: Sesuai Putusan MA, Firli Cs Tidak Bisa Berhentikan 57 Pegawai KPK

Dok.MI
Ilustrasi

 

PAKAR Hukum Pidana Universitas Al-azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad mengatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa memberhentikan 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Landasannya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyerahkan nasib 75 pegawai itu ke pemerintah.

"Tidak boleh(diberhentikan), harus diperhatikan putusan MA tersebut dan ditindaklanjuti dengan memperhatikan kelangsungan nasib pegawai tersebut," tegas Suparji dalam keterangannya, Selasa (14/9).

Suparji mengatakan selama pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan keputusan maka pimpinan KPK juga melakukan hal sama. Pimpinan KPK pun perlu menunggu sikap tegas dari pemerintah soal nasib 75 pegawai tersebut.

"Belum ada putusan, ditunggu dahulu sikap pemerintah," kata Suparji.

Baca juga: Bukan Supremasi Opini

Diketahui, dalam putusan MA memutuskan tindak lanjut hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kewenangan pemerintah.

Hal itu tertuang dalam berkas putusan putusan uji materi Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diajukan oleh pegawai KPK beberapa waktu lalu.

Menurut putusan MA, gugatan terhadap Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 yang menjadi dasar TWK tidak tepat. Sebab, hasil asesmen TWK itu bukan kewenangan KPK, melainkan pemerintah.

Sebelumnya, ada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK. Namun ada 18 pegawai yang dinyatakan masih bisa dibina untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, sehingga tersisa 57 pegawai KPK yang nasibnya digantung.(OL-4)

Baca Juga

Ist

Tidak Lulus TWK, Pemecatan 56 Pegawai KPK Sah Secara Konstitusi

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 17 September 2021, 20:23 WIB
Sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk melakukan judicial review, keputusan MK berasas erga omnes atau berkekuatan putusan...
Antara

KPU Kaji Ulang Jadwal Pemilu 2024

👤Indriyani Astuti 🕔Jumat 17 September 2021, 18:28 WIB
KPU perlu melakukan pembahasan internal untuk menindaklajuti hasil rapat bersama Mendagri, Bappilu dan DPR terkait pelaksanaan pemilu...
Ist/DPR

Jateng & Papua Kasus Covid-19 Aktif Tertinggi, Puan Minta PeLaksana PON Waspada

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 17 September 2021, 18:22 WIB
Belum berakhirnya pandemi berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan para atlet maupun pihak-pihak yang terlibat dalam gelaran PON XX...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Ramai-Ramai Abai Laporkan Kekayaan

KPK mengungkap kepatuhan para pejabat membuat LHKPN tahun ini bermasalah. Akurasinya juga diduga meragukan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya