Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
JAKSA Agung Muda Tindak Pidana Kusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono menyebut pengusutan kasus korupsi yang ditangani jajarannya lebih baik dari institusi Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu didasari oleh hasil laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang merangkum catatan kinerja aparat hukum selama satu semester 2021.
Dari laporan tersebut, Kejaksaan menangani 151 kasus korupsi, sementara Polri dan KPK masing-masing 45 kasus dan 13 kasus. Kerugian keuangan negara yang ditangani Korps Adhyaksa mencapai Rp26,1 triliun. Angka tersebut jauh lebih tinggi ketimbang capaian Polri, yakni Rp388 miliar. Sementara kerugian keuangan negara dari 13 kasus korupsi yang ditangani KPK hanya sebesar Rp331 miliar.
"Kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan cukup baik dalam aspek kuantitas, sedangkan dalam aspek kualitas dan profesionalisme penanganan kasus masih banyak catatan," ungkap Ali saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan 2021, Rabu (15/9).
Meskipun dinilai cukup baik oleh ICW, Ali mengungkapkan data kinerja satuannya yang lebih komprehensif selama satu semester 2021. Berdasarkan Case Management System Kejaksaan RI, pihaknya melakukan penyelidikan sebanyak 820 kasus, penyidikan sebanyak 908 perkara, dan penuntutan tindak pidana korupsi sebanyak 682 perkara.
Lebih lanjut dijabarkan bahwa upaya hukum banding sebanyak 153 perkara dan 92 perkara di tingkat kasasi. Sementara itu, Pidsus Kejaksaan juga telah menerbitkan 386 surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi terhadap 342 orang dan eksekusi uang pengganti sebanyak 269 perkara.
Adapun jumlah penyelamatan keuangan negara sebesar Rp15,815 triliun. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang sudah disetor ke kas negara sebesar Rp82,159 miliar. (OL-8)
Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam optimalisasi penerimaan negara.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Prabowo mengatakan bahwa ada pihak yang selalu berusaha merusak citra kepolisian dengan segala cara
Kehadiran robot tersebut masih bersifat demonstratif dan edukatif.
POLRI akan melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan lembaga terkait lainnya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang diusung oleh pemerintah.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai bahwa peringatan Hari Bhayangkara ke-79 seharusnya tidak berhenti pada seremoni
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto merespons soal kebijakan pengamanan oleh prajurit TNI untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved