Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Komnas HAM setuju TNI terlibat dalam kondisi darurat karena fasilitas lengkap dan SDM terlatih tapi tidak untuk penegakan hukum.
Ia juga menyarankan DPR untuk menolak rancangan perpres yang diajukan pemerintah pada awal Mei lalu.
"Perpres-kan turunan dari UU. Isinya tidak boleh melampaui UU yang memerintahkan adanya Perpres itu. Pelibatan militer harus dalam kapasitas mendukung langkah penegakan hukum."
Partisipasi pemilih akan turut dipengaruhi mekanisme pelaksanaan pilkada, khususnya di daerah yang masih menerapkan PSBB.
Choirul mengatakan data tersebut menunjukkan sebenarnya mayoritas masyarakat telah memiliki kepedulian besar pada upaya penyebaran covid-19.
Perppu dianggap dapat memberikan kepastian hukum terkait waktu penundaan pilkada sebab ada masalah kesehatan masyarakat yang mengancam
"Komnas HAM masih mencatat adanya beberapa peristiwa yang berpotensi melanggar HAM, khususnya kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran."
Selain itu, Komnas HAM mengevaluasi tata kelola pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19.
KOMNAS HAM mendesak Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis untuk turun tangan
Komnas HAM juga tidak menginginkan adanya tindakan kekerasan oleh oknum penegak hukum kala menertibkan masyarakat pada pelaksanaan PSBB.
Kebijakan yang tidak selaras itu adalah soal bisa tidaknya ojek daring mengangkut penumpang.
Masih ada sekitar 235.000 narapidana yang ada di wilayah seperti DKI Jakarta, dan sekitarnya yang berada di lapas. Sementara kapasitas lapas hanya mampu menampung 170.000 narapidana.
Penundaan pengesahan RKUHP di tengah pandemi juga menyangkut aspek lain, di antaranya akan ada masalah dalam proses legislasi.
Penangguhan penahanan supaya lapas tidak penuh.
"Karantina wilayah terbatas untuk daerah yang sudah dikategorikan daerah merah (red zone) sebagai upaya untuk mencegah penyebaran covid-19."
Komnas HAM menyarankan pemerintah menerapkan sanksi denda dan kerja sosial bagi pelanggar ajakan physical distancing (jaga jarak fisik) untuk menekan penyebaran virus korona.
Kebijakan yang tegas untuk membatasi, mengurangi dan menunda kebebasan demi keselamatan dan kesehatan publik yang lebih luas bukan pelanggaran HAM.
KOMISIONER Komnas HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan penegakan hukum harus tetap dilakukan terhadap para WNI yang telah terbukti terlibat dalam kejahatan terorisme lintas negara
Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, mengatakan data kekerasan terhadap perempuan terus meningkat selama lebih dari satu dekade terakhir.
Pada 3 Februari 2020, berdasarkan keputusan paripurna khusus Komnas HAM mengatakan bahwa peristiwa Paniai 7- 8 Desember 2014 sebagai pelanggaran HAM berat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved