Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
KOMNAS HAM mendesak Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis untuk turun tangan menghentikan kekerasan yang terjadi di Papua. Anggota Komnas HAM, Amiruddin al Rahab, mengatakan berdasarkan catat an Komnas HAM, terjadi tiga kali peristiwa kekerasan bersenjata di Papua, beberapa waktu terakhir.
Pertama, tewasnya tiga anggota polisi dari Polres Mamberamo Raya karena ditembak oleh anggota TNI Yonif 755 yang bertugas di Pos Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di Kasonaweja, Kabupaten Memberamo Raya, Minggu (12/4). Kedua, tewasnya dua remaja karena ditembak oknum anggota TNI yang berpatroli di sekitar area Freeport di Mile 34, Timika, Senin (13/4). Ketiga, tewasnya seorang karyawan Freeport yang diduga ditembak kelompok bersenjata, Senin (30/3). Dua anggota kelompok bersenjata yang diduga menjadi dalang penembakan dilaporkan tewas dalam penyergapan yang dilakukan aparat gabungan TNI-Polri, Kamis (9/4) pekan lalu.
"Siklus kekerasan di Papua harus diputus dan dihentikan. Oleh karena itu, presiden tidak boleh mendiamkan begitu saja kejadian kekerasan yang berulang tersebut di Papua. Presiden harus mengutus Panglima TNI dan Kapolri untuk menyelesaikan masalah ini," kata Amiruddin al Rahab.
Menurutnya, untuk peristiwa di Kosanaweja, Mambra, Komnas HAM berpandangan perlu dibentuk tim gabungan Polri bersama TNI untuk mengungkap dan mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut dengan melakukan olah tempat kejadian perkara, penyelidikan, dan penyidikan. Seluruh proses harus dibuat terbuka ke publik dengan tujuan agar publik percaya, terutama publik di Papua, terhadap proses hukum yang dijalankan.
Saat ini aparat TNI dan Polri yang bertugas di Kabupaten Mimika sudah menyatakan komitmen bersama untuk terus merawat dan memelihara kebersamaan dalam pelaksanaan tugas menjaga stabilitas keamanan di wilayah ini. Komitmen bersama itu dikemukakan Kapolres Mimika AKBP I Gusti Era Adhinata dan Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Pio L Nainggolan.
''Kita telah mengetahui bersama kejadian di Polres Mamberamo Raya. Apa yang terjadi itu hendaknya kita jadikan pelajaran bahwa kita harus saling mendukung, kita tidak bisa melaksanakan tugas sendiri tanpa bantuan rekan kita dari TNI. Untuk itu, kebersamaan itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi hal yang demikian,'' kata AKBP Era Adhinata. Dandim Mimika Letkol Inf Pio L Nainggolan pun menyambut baik kegiatan apel bersama jajaran TNI dan Polri di Mimika tersebut. (Van/Ant/P-1)
Pembahasan RUU KUHAP perlu diperpanjang dan tidak terburu-buru dalam mengejar target pengesahan.
Penilaian ini, lanjut menag, menjadi kesempatan strategis untuk menelaah kebijakan pendidikan di lingkungan Kemenag.
KOALISI Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menekankan ada dua tujuan dari Undang-Undang Masyarakat Adat.
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
Komnas HAM menyatakan bahwa pembubaran kegiatan retret remaja Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.
PEMERINTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melangsungkan kick off revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM bersama para pakar dan ahli.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved