Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah berjanji akan menindaklanjuti keputusan Komnas HAM yang menetapkan peristiwa Paniai sebagai kasus pelanggaran HAM berat.
Alih-alih melindungi hak konstitusional warga untuk beribadah dengan nyaman, negara malah tampak lemah sehingga membuka peluang kelompok intoleran mendapat ruang
Pada 3 Februari 2020, berdasarkan keputusan paripurna khusus Komnas HAM mengatakan peristiwa Paniai 7- 8 Desember 2014 sebagai pelanggaran HAM berat.
Sejauh ini juga belum ada kejelasan undangundang yang bakal dicabut dalam skema omnibus law pada empat RUU.
Komnas HAM juga meminta agar publik diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pembahasan RUU tersebut.
Selama ini instansi pemerintah belum mempunyai sistem jitu dalam menghadapi aksi massa. Sehingga selalu timbul korban.
Menurut Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, kepercayaan publik terhadap kepolisian akan terkikis jika polisi tidak mengungkap pelaku kekerasan.
Fasilitas kesehatan juga menjadi sorotan. Komnas HAM menengarai ketidaksiapan Polri dan Pemda dalam penanganan unjuk rasa tersebut.
"Artinya unjuk rasa adalah hak konstitusi warga negara yang harus dihormati, dilindungi, sehingga kekerasan terhadap aksi damai segala macam harus tidak ada lagi," ujar Komnas HAM
Sudarto, aktivis Pusat Studi Antar Komunitas (Pusaka), ditangkap Polda Metro Jaya atas dugaan menyebarkan kabar menyesatkan melalui akun Facebook, Selasa (7/1).
Menurutnya korban dan keluarga korban adalah subjek utama dari keadilan HAM. Mereka juga yang paling menderita dalam kasus pelanggaran HAM berat.
Menurut Damanik, pembangunan yang gencar dilakukan pemerintah menyimpan sejumlah derita. Masyarakat pun ikut dirugikan akibat pembangunan.
Komnas HAM akan memberikan rekomendasi kepada presiden agar terus mengawasi proses pengungkapan kasus Novel Baswedan oleh kepolisian.
Dalam UU HAM, tidak ada aturan agar pihak-pihak terkait, khususnya penegak hukum, menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Komnas HAM.
Foto tersebut menjadi salah satu yang dipamerkan di pameran foto dalam rangka Hari HAM Internasional di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (12/9).
Wapres Ma’ruf Amin mengharapkan agar komitmen pemerintah untuk menuntaskan kasus HAM mendapat dukungan.
Choirul Anam mengenang saat Komnas HAM begitu didengar dan dihargai. Siapapun yang dipanggil Komnas HAM bakal hadir. Tidak peduli seorang pejabat maupun jenderal.
Damanik menyinggung persoalan intoleransi, diskriminasi, dan ekstrimisme. Menurutnya, persoalan tersebut juga berpengaruh pada pembangunan politik dan ekonomi.
Wapres juga berharap komitmen pemerintah mendapat dukungan dari Komnas HAM.
Saat pelaku mendapat maaf, korban maupun keluarganya belum tentu mendapatkan hak, seperti kompensasi dan pengembalian nama baik.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved