Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
PEMERINTAH berjanji akan menindaklanjuti keputusan Komnas HAM yang menetapkan peristiwa Paniai sebagai kasus pelanggaran HAM berat.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan pihaknya masih menunggu laporan resmi dari Komnas HAM terkait keputusan tersebut.
"Kalau sudah masuk nanti kita akan follow up. Artinya dipelajari, apakah bisa diteruskan ke tahap berikut atau harus dilengkapi. Nanti kita lihat," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (19/2).
Baca juga: Pelanggaran HAM di Paniai, Ujian bagi Jokowi
Dia pun menjamin proses pengusutan dugaan pelanggaran HAM berat akan dilakukan secara terbuka. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut mengawal proses tersebut.
"Saya jamin kalau itu akan di-follow up dan itu terbuka saja. Tidak akan diam-diam begitu. Kalau ada kesulitan di mana masalahnya, nanti masyarakat juga harus tahu. Itu cara hidup bernegara yang demokratis," tutur Mahfud.
Sebelumnya, Komnas HAM menetapkan peristiwa Paniai di Papua pada 7-8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat. Sebab, peristiwa itu memenuhi unsur penganiayaan dan pembunuhan yang terstruktur dan sistematis.
Dalam kasus tersebut, 4 orang meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka tembak serta tusuk. Komnas HAM juga menyatakan anggota TNI yang bertugas di Kodam XVII/Cendrawasih sebagai pihak yang bertanggung jawab.(OL-11)
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar tindak pidana korupsi dapat dimasukkan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM dalam revisi UU HAM
KETUA Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan mengecek langsung aktivitas tambang nikel Raja Ampat yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Papua Barat Daya.
Greta Thunberg kembali ke Swedia setelah dideportasi dari Israel karena ikut misi kemanusiaan ke Gaza. Ia mengecam Israel atas dugaan kejahatan perang dan genosida.
AMNESTY International merilis laporan tahunan 2024 yang mengungkapkan bahwa praktik otoritarian semakin menjangkiti negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengeluarkan rekomendasi mengenai dugaan eksploitasi pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia (OCI) yang pernah diterbitkan pada 1 April 1997
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved