Komnas HAM Minta Polisi Jangan Buat Masyarakat Berprasangka

KOMISIONER Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Amiruddin mengungkapkan akan munculnya prasangka di tengah masyarakat terkait pelaku kekerasan pada peserta demo terkait Revisi UU KPK dan RKUHP pada 24-30 September 2019. Hal itu bisa dihindari jika pihak kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan secara transparan.

"Kita tidak bisa menuduh siapapun, kecuali penyidikan dan penyelidikan dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan prasangka akan berkembang kemana-mana," terang Amiruddin usai menyampaikan paparan terkait Temuan Tim Peristiwa 24-30 September 2019 atas Penyampaian Aspirasi Mahasiswa dan Pelajar terhadap Revisi UU KPK dan RKUHP di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta (9/1).

Polisi, menurut Amiruddin, tidak boleh membiarkan prasangka berkembang di tengah masyarakat. Ia menambahkan bahwa satu-satunya cara untuk mencegah prasangka adalah transparansi proses hukum terhadap pelaku kekerasan.

"Polisi jangan biarkan masyarakat mengembangkan prasangka terhadap berbagai pihak akan peristiwa ini. Satu-satunya jawabannya adalah proses secara hukum dan terbuka," tegasnya.

Senada dengan Amiruddin, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengatakan bahwa polisi harus transparan dalam proses hukum dan terbuka pada publik.

"Ya saya kira polisi harus transparan dan terbuka terhadap, satu, proses yang dijalankan oleh mereka, yang kedua adalah soal hasilnya. Jadi harus diumumkan ke publik" ujar Beka.

Menurut Beka, kepercayaan publik terhadap kepolisian akan terkikis jika polisi tidak mengungkap pelaku kekerasan.

"Tentu akan mengikis kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian. Saya kira yang paling utama di situ," tegasnya.

Zuq

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Deri Dahuri