Kemendagri Gandeng Sekolah Tangkal Ekstremisme Berbasis Kekerasan

DIREKTORAT Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Kewaspadaan Nasional menggelar diskusi bertajuk penguatan ekosistem pendidikan dan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan.

Kegiatan tersebut diikuti aparatur Pemerintah Kota Cirebon bersama 150 pelajar dan guru bimbingan konseling dari 25 SMA di Kota Cirebon, Jawa Barat. Acara berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Kamis (5/3).

Berdasarkan data terbaru Densus 88 AT Mabes Polri, kelompok usia sekolah kini menjadi target utama penyebaran ideologi berbahaya. Banyak anak yang terpapar sebenarnya bukan individu yang memiliki niat buruk.

Baca juga :  Mendagri Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Pelajar di Pangkalpinang

Direktur Kewaspadaan Nasional, Aang Witarsa, menjelaskan terdapat empat pilar utama yang perlu dibangun sekolah untuk menekan potensi ekstremisme. Pilar pertama adalah ramah, yakni menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan.

Pilar kedua adalah inklusif, yaitu menghargai perbedaan tanpa diskriminasi terhadap siswa mana pun. Pilar ketiga adalah responsif, dengan menyediakan sistem pelaporan yang aman dan cepat ketika terjadi masalah. Pilar terakhir adalah kolaboratif, yakni membuka ruang dialog agar siswa dapat mengekspresikan diri secara positif.

"Menghadapi tantangan ini, pendekatan hukum (penindakan) saja tidak cukup. Sekolah memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan untuk melakukan pencegahan dini melalui konsep Sekolah Ramah dan Inklusif," ujar Aang dalam keterangan yang diterima, Jumat (6/3).

Baca juga : Gubernur Andra Soni Beberkan Praktik Baik Pengentasan Kemiskinan Banten di Forum Nasional

Aang juga menekankan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dengan menyaring setiap informasi yang diterima.

"Di era kini, media sosial sebagai pintu masuk setiap informasi, termasuk potensi masuknya konten yang mengandung bahaya ekstrimisme," imbuhnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan ekosistem pendidikan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, damai, serta terbebas dari pengaruh ekstremisme berbasis kekerasan. (Medcom/I-1)