Kekerasan terhadap Perempuan Naik 792% dalam 12 Tahun

KOMISI Nasional Anti-Keke­rasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan terjadi kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2019. Sepanjang tahun kemarin, terjadi 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat 6% dari tahun sebelumnya sebanyak 406.178 kasus.

Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, mengatakan data kekerasan terhadap perempuan terus meningkat selama lebih dari satu dekade terakhir. Selama 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792%.

“Dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan di Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman,” kata Mariana, Jumat (6/3).

Sepanjang 2019, sebanyak 421.752 kasus bersumber dari data kasus yang ditangani Penga­dilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadalayanan, dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR).

Beragam spektrum dan bentuk kekerasan yang terekam dalam Catatan Tahunan (Catahu) 2020 Komnas Perempuan.

Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417 kasus.

“Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65% dan paling banyak ialah kasus inses dan ditambahkan dengan kasus kekerasan seksual (571 kasus),” jelasnya.

Sementara itu, dalam data pengaduan yang langsung ke Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan, yakni pengaduan kasus cyber crime 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik sebanyak 300%.

Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kepada negara untuk melibatkan berbagai stakeholder untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan.

Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas (pendidikan seksualitas komprehensif) ke dalam kurikulum yang dimulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah.

Dalam upaya menjamin perlindungan perempuan pembela HAM, Komnas Perempuan mendesak Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan Kementerian Hukum dan HAM menjamin perlindungan perempuan pembela HAM melalui ­Mekanisme Perlindungan Perempuan Pembela HAM. (Ata/I-1)