Ini Catatan Komnas HAM soal Penegakan HAM Pemerintah

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) mengapreasiasi kinerja pemerintah terkait isu HAM. Meski demikian, Komnas HAM juga mengajak pemerintah untuk jujur terkait dengan persoalan penegakan HAM.

"Ini ada langkah-langkah maju dari pemerintah, tapi juga masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Ayolah duduk bersama, kita perbaiki. Karena apapun kita harus mengaku jujur," terang ketua Kommnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat ditemui usai penutupan rangkaian peringatan Hari HAM Internasional di Kantor Komnas HAM, Jumat (12/13).

Menurut Damanik, pembangunan yang gencar dilakukan pemerintah menyimpan sejumlah derita. Masyarakat pun ikut dirugikan akibat pembangunan.

"Ditengah-tengah pembangunan kita, investasi, pembangunan infrastruktur, banyak sekali kasus-kasus yang datang ke Komnas HAM ini dimana warga dirugikan," tandasnya.

Ia menegaskan, pembangunan seharusnya tidak menyakiti rakyat. Ia pun menolak rakyat jadi tumbal pembangunan.

Baca juga : Masyarakat masih Bingung Sikapi Perbedaan

"Nggak bisa kita membangun tapi ada orang yang kita jadikan sakit, dijadikan tumbal," tegasnya.

Sebelumnya, Damanik mengungkapkan Komnas HAM telah menyurati Presiden Joko Widodo dengan tiga isu hak asasi manusia terkait dengan peringatan Hari HAM Internasional.

Tiga isu tersebut yakni penyelesaian pelanggaran HAM berat, prinsip yang harus dipenuhi dalam penegakan HAM, serta isu toleransi, diskriminasi, dan persekusi.

Menurut Damanik, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menkopolhukam untuk membuat draf rancangan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Ia menambajkan, agar upaya penyelesaian melibatkan keluarga korban.

"Bapak Presiden sudah memerintahkan Menkopolhukam untuk bikin draf undang-undang, tetapi kita juga Ingatkan ajak korban bicara atau keluarga korban, karena korban sudah meninggal," pungkasnya. (OL-7)