Empat Rekomendasi Komnas HAM Untuk Penanggulangan Covid-19

KETUA Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik mengimbau kepada seluruh rakat Indonesia untuk mematuhi dan memenuhi seruan-seruan yang telah diberikan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mencegah penyebaran covid-19 atau virus korona yang hari demi hari semakin mengancam rakyat Indonesia.

"Ini berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, tidak saja hak atas kesehatan tetapi juga hak atas hidup bagi warga Indonesia," kata Ahmad Taufan Damanik dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/3). 

Sebelumnya Ketua Komnas HAM RI telah bertemu dengan Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo pada Sabtu (21/3).

Komnas HAM RI meminta agar pemerintah Indonesia dalam hal ini Gugus Tugas COVID-19 mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi kepada warga masyarakat siapa pun di wilayah hukum Republik Indonesia yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan pemerintah, baik pusat mau pun pemerintah daerah. Termasuk seruan untuk tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak meskipun hal itu terkait dengan kegiatan ibadah keagamaan.

"Standar hak hak asasi manusia internasional mau pun nasional memberikan wewenang kepada pihak pemerintah untuk membatasi, mengurangi atau menunda hak asasi terkait kemerdekaan untuk berkumpul dan beribadah dalam jumlah yang besar demi kepentingan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang lebih luas. Kesehatan publik dan keselamatan publik menjadi acuan yang lebih utama di dalam pembatasan, pengurangan dan penundaan hak asasi tertentu, termasuk hak untuk beribadah yang menyertakan jumlah besar umat," kata Ahmad Taufan Damanik.

Kebijakan yang tegas untuk membatasi, mengurangi dan menunda kebebasan demi keselamatan dan kesehatan publik yang lebih luas, bukan pelanggaran atas hak asasi manusia. Oleh karena itu, Komnas HAM juga mengusulkan bilamana dimungkinkan atau bilamana diperlukan Pemerintah dapat mengeluarkan Perppu yang memberikan suatu ketegasan hukum yang lebih jelas sehingga masyarakat benar-benar mematuhi aturan-aturan yang sudah dikeluarkan.

Komnas HAM juga meminta pemerintah dapat memastikan supaya pekerja-pekerja di seluruh Indonesia, tidak mengalami ancaman PHK atau pengurangan hak-hak pekerja lainnya akibat dari kebijakan Work From Home atau akibat dari masalah ekonomi dunia usaha dengan krisis covid-19.  Pemerintah juga diminta untuk memfasilitas kebutuhan para pekerja sektor formal dan non formal untuk tetap bisa menikmati kehidupan yang layak.

baca juga: Jemput Logistik Covid-19, Hercules TNI-AU Berangkat ke Shanghai

"Komnas HAM juga meminta Pemerintah untuk menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang lebih banyak lagi kepada seluruh rakyat, khususnya kepada tenaga medis. Karena semakin hari semakin banyak warga yang membutuhkan fasilitas kesehatan pemeriksaan dan perwatan, demikian juga tenaga medis. Mudah-mudahan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati seluruh rakyat Indonesia dan juga para pemimpin kita sehingga bangsa Indonesia bisa keluar dari permasalahan besar yang tidak saja terjadi di Indonesia namun di seluruh dunia," pungkasnya. (OL-3)