Pergantian Kabais TNI Sinyalmen Baik, Komnas HAM Minta Panglima Periksa

KOMISIONER Komnas HAM, Amiruddin al Rahab menangapi menanggapi pergantian Kepala Bais atau Kabais TNI Letjen Yudi Abrimantyo. Menurutnya itu sinyalemen baik bagi pertanggungjawaban pimpinan di instansi BAIS. Namun, ia menilai pergantian Kabais belum menghadirkan keadilan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. 

“Panglima TNI perlu memerintahkan Danpuspom TNI untuk memerikasa KaBAIS yang dicopot tersebut secara transparan. Pemeriksaan itu diperlukan untuk memastikan derajat keterlibatan dan tanggungjawab komando pimpinan dan anggota yang merencanakan, yang merancang tindakan, dan yang langsung beroperasi di lapangan melakukan penyiraman," tegas Amiruddin melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (27/3).

Dalam konteks perlindungan dan pemenuhan HAM, ia mengatakan setiap pengunaan fasilitas negara dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Baca juga : Kabais TNI Serahkan Jabatan, Usman Hamid : Kita Berhak Tau yang Terjadi

Untuk itu,  Amiruddin al Rahab menyampaikan agar Panglima TNI perlu membuka akses kepada para pihak termasuk Komnas HAM.

Ia minta Komnas HAM bisa mendapat akses untuk mendalami keterlibatan masing-masing anggota TNI yang diduga terlibat langsung dan yang turut serta dalam peristiwa penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus, pada 12 Maret 2026 malam.

"Pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat, terutama KaBAIS penting bagi publik, sekaligus penting bagi penegakan hukum," ujar dia. 

Menurutnya peristiwa-peristiwa teror seperti yang dialami Andrie Yunus ini telah terjadi beberapa kali, tanpa ada kejelasan dan pertanggungjawaban hukum yang memadai.

Seperti diberitakan, peristiwa penyiraman air keras kepada aktivis KontraS, Andrie Yunus memasuki babak baru yakni penjelasan dari Kapuspen TNI dan Danpus POM TNI tentang keterlibatan empat orang anggota TNI yang bertugas di BAIS TNI dalam perisitwa penyiraman tersebut. (H-4)