Komnas HAM Minta Proses Hukum terhadap Aktivis Sudarto Dihentikan

Menteri Pigai: DIM RUU HAM Hampir Rampung, Pembahasan Bersama DPR Dimulai Agustus 2025

KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Revisi UU HAM 

Kematian Petugas Pemilu Masih Tinggi, Komnas HAM Dukung Putusan MK

Komnas HAM mencatat pada Pemilu maupun Pilkada 2024, setidaknya ada 181 orang anggota tim penyelenggara yang meninggal dunia.

Putusan MK Wujudkan Pemilu Ramah HAM

Putusan MK ini menjadi representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak hidup dan hak atas kesehatan yang lebih baik bagi petugas pemilu.

Komnas HAM Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal 

Komnas HAM mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan lokal

Pengamat: Praktik Penyiksaan oleh Aparat Realitas di Masyarakat

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta buruknya pelayanan kepolisian kepada masyarakat merupakan fakta yang dirasakan publik.

Komnas HAM: Polri Jadi Pihak Terbanyak Diadukan Terkait Dugaan Penyiksaan

Komnas HAM mencatat bahwa institusi Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan dalam dugaan praktik penyiksaan sepanjang periode 2020 hingga 2024.

Tegaskan Komitmen Negara Hadir di Ruang Digital, Komdigi Aktifkan Kembali Akses ke Archive.org

Pemblokiran sementara terhadap archive.org dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum atas temuan konten yang melanggar UU ITE.

Pelapor Kasus Penghasutan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Serahkan 16 Bukti ke Polisi

Saksi menyerahkan 16 barang bukti dalam pemeriksaan untuk memperkuat laporan penghasutan dugaan Ijazah palsu Jokowi

Buat Meme Jokowi-Prabowo, Mahasiswi ITB Dijerat UU ITE

Mahasiswi ITB dijerat dengan Pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena membuat meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi

Komisi I DPR RI: Belum Ada Rencana Revisi UU ITE Pascaputusan MK

WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tanggapi Putusan MK soal UU ITE, Istana: Kebebasan Berpendapat Harus Diiringi Tanggung Jawab

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU ITE

Penghinaan Presiden di KUHP Harus Dihapus setelah Putusan MK UU ITE

Penegasan yang dilakukan MK terkait penghinaan dalam UU ITE berdampak pada kebutuhan untuk meninjau ulang aturan penghinaan terhadap presiden

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel

Peluang Diplomasi ASEAN dalam Upaya Bina Damai BRN–Thailand Selatan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting