Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MPR berfungsi sebagai lembaga yang mencerminkan kemusyawaratan dalam setiap proses pengambilan kebijakan politik.
Perubahan UU MD3 seharusnya fokus untuk memastikan legislator perempuan mendapatkan tempat di lembaga legislatif.
Revisi Undang-Undang No 12 Tahun 2018 tentang MD3 juga akan membahas hal teknis perihal penentuan bakal calon pimpinan MPR.
Komposisi pimpinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2018 belum dilaksanakan sehingga tidak semestinya direvisi kembali.
Wacana yang berkembang di parlemen sifatnya dinamis sehingga bisa saja ada kompromi seperti dulu dari lima menjadi delapan pimpinan MPR.
kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat pekan lalu menurut pria yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional itu menjadi peringatan bagi Presiden Joko Widodo.
Sejauh ini kami tetap berpegang pada Undang-Undang MD3 yang berlaku.
SEKRETARIS Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate menyebut 10 partai anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum memiliki kesepakatan mengenai wacana penambahan kursi pimpinan MPR.
"Bisa dilihat secara politis dari cara Pak Zulhas mengingatkan bahwa dia adalah pimpinan parpol oposisi pertama yang nyatakan selamat akan hasil pemilu."
WAKIL Presiden Jusuf Kalla angkat bicara peri-hal wacana penambahan jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hingga 10 orang.
Revisi itu dipastikan tak akan tuntas di DPR periode 2014-2019 yang segera berakhir.
Sebanyak enam partai yang lolos ke parlemen mengincar posisi ketua MPR.
Penambahan pimpinan MPR tak ada urgensinya. Beban kerja MPR tidak seperti DPR dan DPD.
Arya menilai jumlah pimpinan MPR yang terlalu banyak tidak sebanding dengan tugas-tugas yang diemban oleh MPR.
"Meskipun sekadar usul, wacana para politisi tentang pimpinan MPR sudah tidak masuk akal.."
Partai-partai koalisi pendukung Jokowi-Amin sejak awal bergeming bahwa penentuan paket pimpinan MPR dilakukan berdasarkan urun rembuk bersama anggota koalisi.
Afirmasi Gerindra untuk menjabat sebagai pimpinan MPR juga akan sangat bergantung pada kebutuhan politik selama lima tahun ke depan.
Mengacu pada UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), dalam menentukan kursi pimpinan MPR lebih sarat dengan musyawarah mufakat.
WAKIL Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pihaknya berharap dapat menduduki kursi MPR periode 2019-2024 mendatang.
Arsul mengatakan peringkat suara terbanyak kedua yang diklaim partai yang dipimpin Prabowo itu sebagai modal untuk mendapatkan kursi Ketua MPR, bukanlah jaminan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved