Soal Gerindra Incar Pimpinan MPR, PDIP Sebut Harus Didiskusikan

MENANGGAPI wacana Partai Gerindra yang membidik kursi pimpinan MPR, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menilai politik tidak melulu identik dengan seni bidik membidik.

Menurutnya, dalam politik, semua kemungkinan terbuka. Sehingga terkait permintaan Gerindra terkait posisi pimpinan MPR, ia mengaku hal tersebut akan dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan segenap Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Harus dimusyawarahkan. Dalam politik semua serba mungkin. Jangan bergerak dari kendala, tapi dari opsi dan peluang kerja sama," ujar Hendrawan saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (10/8).

Hendrawan menjelaskan mengacu pada UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), dalam menentukan kursi pimpinan MPR lebih sarat dengan musyawarah mufakat. Sedangkan, pengisian jabatan di DPR lebih didasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Lebih lanjut, Hendrawan mengatakan pihaknya belum membicarakan terkait nama-nama yang akan mengisi kabinet menteri Jokowi.

Baca juga: Ketua DPR Usulkan Presiden Kembali Dipilih MPR

Ia mengaku sampai saat ini pihaknya masih sampai pada tahap menyusun program strategis pemerintah terlebih dahulu.

"Yang penting sekarang fokus pada program strategis dulu, baru bicara kualifikasi orang yang tepat untuk misi tersebut," imbuhnya.

Terkait kemungkinan revisi UU MD3 ataupun kompromi dengan opsi lain seperti pemberian kursi pimpinan DPR hingga kabinet menteri guna mengakomodasi masuknya Gerindra ke tubuh pemerintah, Hendrawan menjelaskan bahwa hal tersebut akan segera diungkapkan ke publik.

"Semua jelas pada waktunya," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pihaknya berharap dapat menduduki kursi MPR periode 2019-2024 mendatang.

Fadli mengatakan sebagai partai dengan perolehan suara kedua pada Pileg lalu membuat harapan kita bisa menjadi kenyataan.

"Kita berharap kalau bisa disepakati Gerindra sebagai partai kedua terbesar suara dalam perolehan popular hold ya, saya kira itu yang kita ingin harapkan," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8). (OL-2)