Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PENGAMAT Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai usulan Partai Amanat Nasional (PAN) agar pimpinan MPR ditambah menjadi 10 orang sebagai suatu wacana yang tidak masuk akal.
"Meskipun sekadar usul, wacana para politisi tentang pimpinan MPR sudah tidak masuk akal. Usul PAN ini contohnya, agar ada 10 jabatan pimpinan MPR," ujar Haris di akun Twitternya @sy_haris pada Senin (12/8).
Mencuatnya wacana tersebut, tutur Haris, seolah mengungkap ke publik bahwa motif bagi-bagi kekuasaanlah yang dikedepankan oleh para elite partai politik ketika berlomba-lomba mengincar kursi pimpinan MPR.
Baca juga : Bidik Wakil Ketua MPR, Nasdem Siapkan Kader Terbaik
"Tampak sekali bahwa motif mereka hanya bagi-bagi kekuasaan agar bisa turut menikmati fasilitas jabatan pimpinan. Menyedihkan," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Pertaonan mengusulkan agar paket pimpinan MPR ditambah menjadi 10, yang terdiri dari 9 orang mewakili fraksi parpol dan 1 lainnya mewakili DPD.
"Semua fraksi dan kelompok DPD diharapkan terwakili dalam pimpinan itu. Dengan demikian, tidak ada yang perlu diperebutkan dan diributkan. Tinggal menambah jumlah pimpinan saja," terang Saleh kepada wartawan, Minggu (11/8). (OL-7)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved