Ketua MPR Tetap Jadi Rebutan

PEREBUTAN posisi ketua­ MPR masih terus­ berlangsung. Setiap parpol dan kelompok DPD terus melancarkan lobi-lobi untuk meraih posisi tersebut.  Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade mengibaratkan perebutan posisi ketua MPR bak lomba balap motor dan akan ditentukan di tikungan terakhir.

“Soal koalisi pimpinan MPR, saya sampaikan soal last minute­, lap terakhir yang menentukan. Kalau ada ketua MPR itu A, B, saya cuma mau bilang lap terakhir, tikungan terakhir yang menentukan,” katanya dalam  diskusi yang di gelar Populi Center, di Jakarta, Sabtu (10/8).

Menurutnya, soal posisi ketua­ MPR tak perlu buru-bu-ru. Apalagi pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD periode 2019-2024 baru akan berlangsung pada 1 Oktober mendatang.

Selain itu, Andre mengungkapkan bahwa Gerindra belum memutuskan menjadi koalisi atau oposisi dalam pemerintahan Jokowi-Amin. Ia hanya menegaskan bahwa Gerindra akan terus mengawal pemerintahan. “Pak Prabowo akan kasih keputusan di saat yang tepat. Yang pasti, Gerin-dra akan berpartisipasi secara konkret,” tambah dia.

Secara pribadi, Andre berha-rap Gerindra tetap berada di luar pemerintahan, menjadi oposisi yang konstruktif. Dengan demikian, Gerindra bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. “Kebijakan yang baik didukung, yang kurang baik dikritisi. Tapi saya akan tegak lurus dengan keputusan partai,” pungkasnya.

Itulah, kata Andre, dia meng-anggap­ pertemuan rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi pada Sabtu (13/7), penting untuk menciptakan Indonesia yang guyub supaya bisa menyelesaikan pekerjaan rumah yang banyak di negeri ini.
 
Dimusyawarahkan
Dalam menanggapi wacana masuknya Gerindra ke jajaran pimpinan MPR mendatang, politikus PDIP Hendrawan Supratikno menilai politik tidak melulu identik dengan seni bidik membidik.

Menurutnya, dalam politik semua kemungkinan terbuka sehingga terkait dengan keinginan Gerindra untuk me-nempati­ kursi ketua MPR, tentu akan dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan segenap Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

“Harus dimusyawarahkan. Dalam politik semua serba-mungkin. Jangan bergerak dari kendala, tapi dari opsi dan peluang kerja sama,” ujarnya.

Hendrawan menjelaskan, mengacu pada UU MD3, dalam menentukan kursi pimpinan MPR lebih sarat dengan musyawarah mufakat, sedangkan pengisian jabatan di DPR lebih didasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Terkait dengan kemungkin-an revisi UU MD3 atau pun kompromi dengan opsi lain seperti pemberian kursi pimpinan DPR hingga menteri guna mengakomodasi ma-suknya Gerindra, Hendrawan menjelaskan bahwa hal tersebut akan segera diungkapkan ke publik. “Semua jelas pada waktunya.”

Sementara itu, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding me-ngaku akan mengikuti arahan­ Presiden Joko Widodo dan kesepakatan partai-partai KIK. “Jadi kalau KIK membuka diri untuk kemudian bisa bertambahnya anggota koalisi, misalnya ditambah oleh Gerindra, ya itu keputusan bersama. Jadi prinsipnya kita ikut aja, apa pun keputusannya,” ucap Karding.

Selain itu, lanjut Karding, afirmasi Gerindra untuk menjabat sebagai pimpinan MPR juga akan sangat bergantung pada kebutuhan politik lima tahun ke depan. (Medcom/P-3)