Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Setelah lobi antarfraksi, Gerindra mendukung penuh Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR.
Rapat paripurna pemilihan pimpinan MPR RI dibuka oleh pimpinan sementara, Abdul Wahab Dalimunte dan Hillary Brigitta Lasut, yang kemudian Abdul Wahab membacakan 10 nama pimpinan MPR RI.
Ia pun menegaskan, 8 fraksi telah solid mendukung Bamsoet, panggilan akrab Bambang, untuk menjadi ketua MPR.
Ketua Fraksi PKS MPR Tifatul Sembering menjelaskan MPR mengutamakan metode musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.
NasDem telah melakukan komunikasi politik dengan partai-partai hingga partai lintas koalisi. Pemilihan ketua MPR harus dilakukan secara musyawarah
PARTAI NasDem memberikan sinyal positif kepada Partai Golkar terkait posisi pimpinan Ketua MPR.
Sekjen NasDem Johnny menilai Bambang Soesatyo (Bamsoet) memiliki kompetensi memadai dan integritas yang sudah teruji. Bamsoet telah memiliki rekam jejak baik sebagai mantan ketua DPR.
Kinerja politisi Senayan dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan harus berkualitas dan aspiratif
"Rapat tadi telah memutuskan Pak Bamsoet ditugaskan untuk menjadi ketua MPR," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily,
Gerindra merasa berhak mendapatkan jatah ketua MPR karena meraih suara terbanyak kedua di Pemilu 2019.
NasDem memiliki komitmen politik untuk membicarakan dan membangun MPR sebagai lembaga yang mengutamakan proses gotong royong
"Pertanyaan saya kepada Bapak Zulkifli Hasan yang saya hormati, apakah yang bermasalah karena saya perempuan atau karena saya nonmuslim?"
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate menjelaskan sejak awal NasDem konsisten akan mendorong kader-kader perempuan di partainya untuk menjabat posisi pimpinan MPR
Setiap fraksi dan kelompok DPD hanya bisa mengajukan satu calon pimpinan MPR
MPR berfungsi sebagai lembaga yang mencerminkan kemusyawaratan dalam setiap proses pengambilan kebijakan politik.
Perubahan UU MD3 seharusnya fokus untuk memastikan legislator perempuan mendapatkan tempat di lembaga legislatif.
Revisi Undang-Undang No 12 Tahun 2018 tentang MD3 juga akan membahas hal teknis perihal penentuan bakal calon pimpinan MPR.
Komposisi pimpinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2018 belum dilaksanakan sehingga tidak semestinya direvisi kembali.
Wacana yang berkembang di parlemen sifatnya dinamis sehingga bisa saja ada kompromi seperti dulu dari lima menjadi delapan pimpinan MPR.
kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat pekan lalu menurut pria yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional itu menjadi peringatan bagi Presiden Joko Widodo.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved