Kembalikan Kepercayaan Rakyat

DPR RI resmi memilih Puan Maharani sebagai ketua periode 2019-2024. Pelantikan dilakukan melalui rapat paripurna yang dipimpin pimpinan sementara DPR, Abdul Wahab Dalimunthe dan Hillary Brigitta Lasut. Proses pengambilan sumpah dipimpin Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali.

Selain Puan, DPR juga memilih empat pimpinan lain sebagai wakil ketua periode 2019-2024, yaitu Azis Syamsuddin (Fraksi Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Gerindra), Rachmat Gobel (Fraksi NasDem), dan Muhaimin Iskandar (Fraksi PKB).

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pertamanya dalam rapat paripurna. Dalam pidatonya Puan berpesan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam penilaian yang mendeskreditkan pelaksanaan tugas DPR.

"Kami akan mewujudkan DPR sebagai parlemen yang modern, terbuka, dan aspiratif, serta berupaya menjadikan DPR sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya," tandas politikus senior PDI Perjuangan itu.

Terpilihnya putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno-putri itu memecahkan rekor sebagai perempuan pertama yang menjadi ketua parlemen di Indonesia.

Mantan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menegaskan pihaknya tidak akan ngotot menyelesaikan RUU kontroversial warisan DPR sebelumnya, seperti RUU KUHP.

Menurut ketentuan UU No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Ketua DPR 2019-2024 akan diisi kader partai pemenang Pemilu 2019. Alhasil, PDIP mendapat jatah kursi ketua.

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengatakan arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menjadi modal penting untuk memimpin DPR selama lima tahun mendatang. "Harus bekerja keras dan berkomitmen penuh untuk bisa memenuhi harapan-harapan rakyat," ujarnya.

Sumber: dpr.go.id/Dok.MI

Wakafkan kader

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, mengatakan pimpinan DPR 2019-2024 bisa menciptakan DPR sebagai rumah rakyat sesungguhnya manakala tugas negara lebih didahulukan ketimbang tugas partai. "Sulit kalau menganggap partai ialah yang utama. Padahal adagiumnya, jika tugas negara datang, partai harus dibelakangkan," kata dia, tadi malam.

Peneliti Formappi Lucius Karus menegaskan DPR harus segera mengembalikan kepercayaan rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.  "DPR punya beban kerja dalam bidang pengawasan. Makin gemuknya koalisi pendukung pemerintah (60%) hanya baik untuk kepentingan menjaga stabilitas pemerintahan."

Sementara itu, dinamika pemilihan Ketua MPR 2019-2024 mulai mengerucut. PDIP memberi sinyal mengikhlaskan kursi ketua untuk Golkar atau PKB.

Sesuai dengan Tatib MPR terbaru terkait pemilihan Ketua MPR, 9 partai dan 1 perwakilan DPD yang lolos ke parlemen berhak menempati 1 kursi pimpinan MPR. Penunjukan Ketua MPR akan dilakukan secara musyawarah.

Partai Golkar memutuskan secara bulat dengan menunjuk Bambang Soesatyo sebagai calon Ketua MPR. Partai beringin tengah melakukan pendekatan kepada semua fraksi. Bamsoet akan bersaing dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai calon petahana dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Adapun Partai NasDem menjagokan Lestari Moerdijat untuk menduduki kursi pimpinan MPR.

Di sisi lain, La Nyalla Mahmud Mattalitti terpilih sebagai Ketua DPD periode 2019-2024 lewat voting, tadi malam. (Cah/Gol/X-4)