Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo mengapresiasi seminar nasional yang digelar IPB University terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Seminar nasional pertama kali yang dihadiri Bambang Soesatyo setelah dilantik sebagai Ketua MPR ini, menurutnya sebagai forum dengar pendapat langsung dari masyarakat dan dunia akademis.
“Saya menyambut baik apa yang dilakukan IPB, karena ini bagi kami di MPR untuk mendengar langsung suara masyarakat, termasuk juga dari kampus,” kata Bambang Senin (4/11).
Bambang menjelaskan, terkait polemik menghadirkan kembali GBHN dalam sistem pemerintahan, memang menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Bahkan, dalam Forum Rektor juga sudah mendorong adanya amandemen untuk menghadirkan kembali GBHN.
Baca juga : Amendemen UUD hanya Terbatas GBHN
Namun, hal tersebut menurutnya perlu dukungan dari masyarakat.
“Kami akan melakukan penyerapan aspirasi seluas-luasnya kepada publik, kepada rakyat baik yang di kampus maupun luar kampus agar nanti terjadi pengkerucutan apakah perlu amandemen atau tidak,” jelasnya
Bambang berharap seminar nasional bertajuk “Polemik Menghadirkan Kembali GBHN” ini, menjadi sebuah forum akademis untuk mengkaji lebih dalam polemik GBHN.
Selain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, IPB University juga menghadirkan beberapa panelis. Peneliti senior LIPI Siti Zuhro, Direktur Akbar Tandjung Institute Alfan Alfian serta Anggota DPR RI Ichsan Firdaus. (OL-7)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman merespons wacana amendemen UUD 1945. Benny menjelaskan wacana amendemen kelima muncul dari hasil evaluasi oleh badan pengkajian MPR.
MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggara negara.
WAKIL Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan mengatakan, saat ini MPR RI sedang menggulirkan sistem perencanaan pembangunan model GBHN
Rektor Unkris Dr.Ir Ayub Muktiono M SIP berpendapat seharusnya ada penataan yang lebih beradab untuk keanggotaan dalam MPR.
Pemilihan presiden secara langsung yang merupakan tonggak pertama reformasi harus tetap dipertahankan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara para pemangku kepentingan untuk mengakselerasi upaya penguatan sektor kebudayaan nasional.
KETUA MPR RI Ahmad Muzani bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau kios pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember, Jawa Timur (1/11).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai tragedi runtuhnya musala di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, harus menjadi pelajaran penting agar tidak terulang.
KETUA MPR RI menilai pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Prabowo Subianto saat upacara peringatan HUT ke-80 RI sebagai bagian dari tradisi yang baru dan patut diapresiasi.
Berikut isi pidato lengkap Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sidang tahunan.
KETUA MPR RI Ahmad Muzani menyinggung soal program makan bergizi gratis (MBG) yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved