Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo mengapresiasi seminar nasional yang digelar IPB University terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Seminar nasional pertama kali yang dihadiri Bambang Soesatyo setelah dilantik sebagai Ketua MPR ini, menurutnya sebagai forum dengar pendapat langsung dari masyarakat dan dunia akademis.
“Saya menyambut baik apa yang dilakukan IPB, karena ini bagi kami di MPR untuk mendengar langsung suara masyarakat, termasuk juga dari kampus,” kata Bambang Senin (4/11).
Bambang menjelaskan, terkait polemik menghadirkan kembali GBHN dalam sistem pemerintahan, memang menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Bahkan, dalam Forum Rektor juga sudah mendorong adanya amandemen untuk menghadirkan kembali GBHN.
Baca juga : Amendemen UUD hanya Terbatas GBHN
Namun, hal tersebut menurutnya perlu dukungan dari masyarakat.
“Kami akan melakukan penyerapan aspirasi seluas-luasnya kepada publik, kepada rakyat baik yang di kampus maupun luar kampus agar nanti terjadi pengkerucutan apakah perlu amandemen atau tidak,” jelasnya
Bambang berharap seminar nasional bertajuk “Polemik Menghadirkan Kembali GBHN” ini, menjadi sebuah forum akademis untuk mengkaji lebih dalam polemik GBHN.
Selain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, IPB University juga menghadirkan beberapa panelis. Peneliti senior LIPI Siti Zuhro, Direktur Akbar Tandjung Institute Alfan Alfian serta Anggota DPR RI Ichsan Firdaus. (OL-7)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman merespons wacana amendemen UUD 1945. Benny menjelaskan wacana amendemen kelima muncul dari hasil evaluasi oleh badan pengkajian MPR.
MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggara negara.
WAKIL Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan mengatakan, saat ini MPR RI sedang menggulirkan sistem perencanaan pembangunan model GBHN
Rektor Unkris Dr.Ir Ayub Muktiono M SIP berpendapat seharusnya ada penataan yang lebih beradab untuk keanggotaan dalam MPR.
Pemilihan presiden secara langsung yang merupakan tonggak pertama reformasi harus tetap dipertahankan.
FORUM Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Dia menyebut rencana silaturahmi tersebut telah disepakati bersama dalam Rapat Pimpinan MPR RI hari ini.
Muzani mengatakan dalam kunjungan itu, MPR akan mengecek pembangunan gedung Parlemen beserta rumah dinas anggota DPR dan DPD.
Muzani juga meminta kepada para calon pemimpin daerah untuk menenangkan para pendukungnya serta tetap menjaga kebersamaan, persatuan, kerukunan, dan kegotong-royongan.
Alat kelengkapan MPR yang dibentuk, yakni Badan Penganggaran, Badan Sosialisasi, Badan Kehormatan dan Komisi Kajian Ketatanegaraan dan Badan Ad-Hoc.
Sembilan pimpinan MPR sowan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka akan memperkenalkan diri sebagai pimpinan MPR periode 2024-2029
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved