Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) setuju untuk menghindari proses voting dalam pemilihan Ketua MPR periode 2019-2045. Ketua Fraksi PKS MPR Tifatul Sembering menjelaskan MPR mengutamakan metode musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.
"Jadi gini, MPR ini beda dengan DPR. Sedapat mungkin musyawarah mufakat, jangan sampai ada voting ya, kalau menurut saya," ujar Tifatul saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).
Bursa nama calon ketua MPR telah mengerucut ke dua nama yakni Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar dan Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra. Tifatul mengaku, hingga saat ini PKS belum menentukan sikap terkait dua nama tersebut.
"Jadi sekarang kan tinggal kedua orang itu, nanti kita musyawarah mufakatkan di dalam," tuturnya.
Baca juga: Dinamika Ketua MPR, NasDem Siap Memimpin dan Dipimpin
Sampai saat ini, Bamsoet telah didukung oleh 5 partai koalisi pengusung Jokowi yakni PDIP, NasDem, Golkar, PKB dan PPP. Sementara Muzani baru mendapat dukungan dari Gerindra. Empat partai lain termasuk PKS belum menentukan sikapnya. Begitupun dengan DPD yang juga belum menentukan sikap dan arah dukungannya untuk pemilihan Ketua MPR.
"Sebab kalau di voting-voting kalau kira-kira udah jelas menang si A misalnya atau si B, terus kita ngotot voting juga nanti kan malu ya, padahal nuansa di MPR ini karena kita lebih kepada konstitusi, undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945, Pancasila, NKRI dan Bhineka jadi nuansanya dibuatlah nuansa yang tidak tegang gitu loh," jelas Tifatul.
Tifatul menjelaskan, kedua nama yang muncul merupakan sosok yang sama-sama kredibel untuk mengisi kursi ketua MPR. Pengalaman Bamsoet sebagai Ketua DPR tidak perlu diragukan. Begitu pun dengan Muzani yang sudah lama berada di Gerindra.
"Keduanya sama-sama baik," ujarnya.
Sementara itu, PKS sendiri telah menunjuk Hidayat Nur Wahid untuk kembali menjabat sebagai pimpinan MPR. Tifatul menilai HNW memiliki pengalaman yang tepat untuk memimpin MPR kembali.
"Jadi yang jelas saya juga ingin ungkapkan disini bahwa Wakil Ketua MPR dari PKS itu Doktor Hidayat Nur Wahid, itu udah sepakat. yang sepakat-sepakat dulu ya, yang belum sepakat jangan diomongin dulu," tegasnya.(OL-5)
FORUM Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Dia menyebut rencana silaturahmi tersebut telah disepakati bersama dalam Rapat Pimpinan MPR RI hari ini.
Muzani mengatakan dalam kunjungan itu, MPR akan mengecek pembangunan gedung Parlemen beserta rumah dinas anggota DPR dan DPD.
Muzani juga meminta kepada para calon pemimpin daerah untuk menenangkan para pendukungnya serta tetap menjaga kebersamaan, persatuan, kerukunan, dan kegotong-royongan.
Alat kelengkapan MPR yang dibentuk, yakni Badan Penganggaran, Badan Sosialisasi, Badan Kehormatan dan Komisi Kajian Ketatanegaraan dan Badan Ad-Hoc.
Sembilan pimpinan MPR sowan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka akan memperkenalkan diri sebagai pimpinan MPR periode 2024-2029
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved