Ketua MPR Pastikan Presiden Tetap Dipilih Rakyat

KETUA MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan penghidupan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amendemen terbatas UUD 1945 tidak akan mengubah sistem pemilihan presiden. Bamsoet menjamin presiden tetap akan dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem Pemilu.

"Sebagai pimpinan MPR saya jamin bahwa amendemen tidak akan jadi bola liar. Karena kita semua sepakat tidak ada materi atau agenda politik dalam domain amendemen itu," kata Bamsoet saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).

Bamsoet melanjutkan, konsentrasi MPR dalam melakukan amendemen UUD 1945 hanya terbatas pada penerapan GBHN. Penerapan GBHN dilakukan sebagai pokok pikiran negara tentang pembangunan dan ekonomi bangsa ke depan. Hal ini juga sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tidak ada upaya untuk menjadikan kembali presiden sebagai mandatoris MPR. Tidak ada lagi upaya untuk pemilihan presiden kembali ke MPR, dan tidak ada pertanggungjawaban presiden ke MPR, cukup Ibu Megawati Soekarnoputri yang menjadi mandatir MPR terkahir pada tahun 2002," ujarnya.

Baca juga: Kesepakatan Awal Cegah Amendemen Kebablasan

Bamsoet menyampaikan Presiden Jokowi menyambut baik komitmen MPR mengenai amendemen terbatas revisi UUD 45. Presiden, lanjut Bamsoet, memiliki pandangan yang selaras dengan para pimpinan MPR. Presiden juga meminta MPR untuk memperhatikan aspirasi yang berkembang di publik terkait rencana amendemen terbatas UUD 45.

"Aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ditampung dan dikaji oleh MPR melalui badan pengkajian yang sudah kita bentuk dan diketuai oleh fraksi PDIP," paparnya.

MPR juga akan terus berkonsultasi dengan presiden selaku kepala negara dan pemerintahan terkait proses amendemen terbatas UUD 45.

"Karena beliau salah satu stakeholder dari pada bangsa ini yang harus didengar pendapatnya terkait dengan amendemen," ungkapnya.

Bamsoet menyebut MPR dan Presiden tak dalam posisi setuju atau menolak. Namun kedua unsur telah menyelaraskan pikiran terkait penyerapan aspirasi. Begitu pula soal masa jabatan presiden yang diisukan akan diperpanjang.

"Tidak ada pembahasan masa perpanjangan jabatan. Jadi cukup 5 tahun dan 2 periode," tegas Bamsoet.(OL-5)