Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENELITI dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes melihat tidak ada urgensi pimpinan MPR ditambah menjadi 10 orang sebagaimana diusulkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN).
"Saya tidak melihat ada urgensi yang mendesak ada penambahan jumlah pimpinan MPR itu. Kerja-kerja MPR kan sebenarnya cuma itu saja, melantik presiden dan wakil presiden, melakukan amandemen," ujar Arya saat dihubungi Media Indonesia, Senin (12/8).
Arya menilai jumlah pimpinan MPR yang terlalu banyak tidak sebanding dengan tugas-tugas yang diemban oleh MPR. Dari sisi jumlah, lanjut Arya, komposisi paket pimpinan MPR sekarang pun juga sudah cukup.
"Ruang lingkup kerjanya juga terbatas, seperti yang diamanatkan oleh UU, dan dari sisi jumlah pimpinan sekarang itu sebenarnya sudah cukup " terang Arya.
Arya menuturkan apabila pimpinan MPR ditambah menjadi 10 orang, akan berdampak pada tidak efisiennya alokasi anggaran. Ia pun menilai diusulkannya penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang, adalah bentuk bagi-bagi kekuasaan yang berlebihan.
Baca juga : Wacana Pimpinan MPR 10 Orang Dinilai Tak Masuk Akal
"Itu bentuk cara partai-partai untuk mengincar posisi di pimpinan. Saya kira itu bentuk power sharing yang berlebihan apalagi dengan menambah jumlah pimpinan MPR," terang Arya.
Arya juga menuding, wacana tersebut dilontarkan oleh partai politik yang khawatir tidak mendapat kursi pimpinan MPR pascapertemuan kembali Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Saya kira itu diusulkan oleh partai-partai yang mungkin karena adanya perubahan konstelasi politik oleh partai-partai yang punya potensi kehilangan kesempatan untuk jadi pimpinan MPR," tutup Arya.
Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Pertaonan mengusulkan agar paket pimpinan MPR ditambah menjadi 10, yang terdiri dari 9 orang mewakili fraksi parpol dan 1 lainnya mewakili DPD.
"Semua fraksi dan kelompok DPD diharapkan terwakili dalam pimpinan itu. Dengan demikian, tidak ada yang perlu diperebutkan dan diributkan. Tinggal menambah jumlah pimpinan saja," terang Saleh kepada wartawan, Minggu (11/8). (OL-7)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved