Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
JABATAN Ketua MPR semakin hangat diperbincangkan. Posisi itu menjadi rebutan partai-partai yang lolos ke parlmen. Setidaknya ada enam partai yang mengincar posisi tersebut yaitu Golkar, PKB, PDIP, NasDem, PPP, dan Gerindra.
Dengan adanya enam partai yang mengincar posisi ini, wacana menjadikan pimpinan MPR menjadi 10 orang pun makin menjadi-jadi.
Menanggapi hal itu, Politikus PDIP Aria Bima mengatakan hal itu merupakan permasalahan yang diurus Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.
"Sejauh ini belum ada perkembangan lebih lanjut soal kursi MPR ini. Setahu saya yang urus itu Pak Basarah," ungkap Bima saat dihubungi Media Indonesia, Senin (12/8) malam WIB.
Sebelumnya, Basarah pun mengatakan sebaiknya pemilihan ketua MPR dilakukan melalui musyawarah mufakat, bukan lewat voting.
Baca juga: Tak Ada Urgensi Jadikan Pimpinan MPR 10 Orang
Hal itu tentu saja bertentangan dengan isu wacana yang mengatakan kursi Ketua MPR sebaiknya berisikan 10 pimpinan.
Sementara itu, enam partai yang memperebutkan posisi Ketua MPR itu pun telah menyodorkan calon-calonnya seperti Golkar yang memilih Aziz Syamsuddin dan Zainudin Amali.
Kemudian PKB lewat ketua umumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Selanjutnya PDIP yang kabarnya bakal mengusung nama Ahmad Basarah, Yasonna H Laoly, Andreas Hugo Pareira, dan Trimedya Pandjaitan.
Adapun Partai Gerindra bakal diajukan nama Ahmad Muzani. Untuk Partai NasDem ada nama Lestari Moerdijat dan terakhir PPP akan mencalonkan Arsul Sani yang kini tengah menjabat sebagai sekretaris jenderal. (OL-2)
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved