Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Kami memahami ada partai yang mau menduduki pimpinan MPR dan itu sah-sah saja. Nanti melalui musyawarah soal posisi ketua dan wakil ketua.
Kalau kita, itu tergantung bagaimana kesepakatan bersama saja.
Dua koalisi parpol yang terbentuk saat Pilpres 2019 sangat ideal untuk membangun check and balances terhadap pemerintahan ke depan.
KIK sepakat untuk maju bersama dalam satu paket pimpinan MPR, kini tinggal menentukan ketua akan muncul dari partai mana
Saat ini setiap partai telah menyiapkan kader terbaiknya. Nantinya tinggal disepakati siapa di antara kader partai tersebut yang dapat maju sebagai ketua atau wakil ketua MPR.
Elite politik melihat jabatan Ketua MPR masih seksi dan strategis dengan kewenangan yang dimiliki. Bahkan posisi itu dapat mengangkat citra untuk kepentingan elektoral 2024.
Meski bukan lagi Lembaga Tertinggi Negara. Posisi sebagai ketua MPR membuat elite partai politik mendapat sorotan media yang lebih besar.
KPK perlu monitoring lobi-lobi poltik yang berujung pada suap pemilihan ketua MPR RI.
MPR merupakan lembaga khas Indonesia. Berdasarkan UUD 1945 sebelum amendemen, MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat memiliki tiga tugas.
Sejauh ini tiga parpol telah membuka nama kadernya, yakni Muhaimin Iskandar dari PKB, Arsul Sani dari PPP, dan Lestari Moerdijat dari NasDem.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai, posisi Ketua MPR amat penting kedudukannya dalam upaya menjaga pilar kebangsaan.
"Empat lainnya adalah partai-partai selain PDIP karena sudah mendapat ketua DPR. Maka empat partai misalnya PKB, NasDem, Golkar, dan PPP sama-sama berhak untuk menempati posisi ketua MPR."
Sekjen NasDem, Johnny G Plate, mengatakan musyawarah akan dilakukan oleh seluruh partai KIK. Dengan begitu, paket pimpinan MPR yang ideal dapat tercipta.
Bergabungnya partai besutan Prabowo Subianto berpotensi menghadirkan dua blok di koalisi pemerintahan Jokowi-Amin.
KALANGAN Muda Partai Golkar tampaknya tidak ingin partai koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin melakukan manuver dalam perebutan kursi Pimpinan MPR.
Ia berharap soliditas koalisi pemerintahan Jokowi ke depan harus terus dijaga termasuk dalam menyepakati kursi Ketua MPR RI.
Hasil tersebut nanti yang akan dibawa ke Rapat Paripurna MPR RI di akhir masa jabatan yaitu 27 September.
Hidayat mengatakan PKS nantinya mengikuti aturan dan peta perpolitikan yang berjalan. Baik dalam hal membentuk paket atau pengusulan nama.
PKB merasa, Cak Imin merupakan sosok yang tepat untuk mengedepankan agenda-agenda publik yang belum terselesaikan di DPR.
PDIP mempunyai komitmen agenda strategis untuk mengembalikan marwah MPR sebagai majelis permusyawaratan rakyat yang memiliki kewenangan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved