Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan hingga saat ini partainya telah mantap mengusung Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk maju sebagai ketua MPR. Hal itu telah disepakati secara aklamasi oleh seluruh DPD PKB di Indonesia.
Pihaknya berharap akan segera tercapai kesepakatan dengan partai lain di KIK soal paket pimpinan MPR. PKB merasa, Cak Imin merupakan sosok yang tepat untuk mengedepankan agenda-agenda publik yang belum terselesaikan di DPR.
Baca juga: Saksi Ungkap Ada Ribuan Suara Hilang untuk NasDem di Dapil Aceh
"Yang saya sebut dalam agenda itu bukan hanya soal pimpinan MPR, agenda MPR itu apa. Kan dulu pernah ada pikiran untuk MPR memiliki wewenang lagi untuk merumuskan garis besar haluan negara (GBHN). Kalau dibicarakan di koalisi itu menjadi agenda itu kan sangat bagus apa kira-kira yang menjadi concern. Yang seperti itu, itu dimatangkan," ujar Jazilul di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/7).
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan PDIP juga memiliki banyak kader mumpuni untuk maju sebagai pimpinan MPR. Ia tidak menampik bila ada kemungkinan PDIP akan membuat paket sendiri untuk maju sebagai pimpinan MPR.
"Nantinya, bisa saja partai besar seperti PDIP, Golkar, dan Gerindra membuat paket pimpinan sendiri. Jadi ada tiga paket yang terdiri dari 9 fraksi," ujar Hendrawan.
Berbeda dengan PKB yang solid mengusung Cak Imin, ada beberapa nama yang muncul sebagai calon pimpinan MPR dari PDIP. Mulai dari Ahmad Basarah, Yasonna Laoly, Trimedya Panjaitan, dan Andreas Hugo Pareira.
"Tapi nanti ketua umum yang akan menentukan," ujar Hendrawan. (OL-6)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved