Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menanggapi lambannya perkembangan pembangunan Ibukota Nusantara. Baginya, Jangan sampai proyek Mercusuar ini menjadi terbengkalai.
Proyek yang menelan dana APBN di tahap I sebesar Rp 86 triliun dan swasta Rp 58 triliun serta tahap II beban APBN Rp 48,8 triliun ini membuat potensi kerawanan dalam pembangunan IKN. Miko berharap agar OIKN dapat segera menyelesaikan sesuai target.
“Kami melihat kerawanan dalam pembangunan IKN. Jika target 3 tahun selesai maka dipastikan rampung betul. jangan sampai hanya dibangun dengan kejar target lalu pembangunan asal kerja saja. Proses pembangunan membutuhkan perhatian serius seara transparansi, keberlanjutan dan melibatkan masyarakat lokal, sesuai visi Presiden Prabowo,” terang Sudjatmiko melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/7).
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN. Perlindungan kepada masyarakat adat, pelestarian lingkungan hutan tropis serta dampak sosial ekonomi lainnya harus dikaji secara komprehensif.
“Jangan sampai proyek ini jadi ambisi besar yang malah jadi beban jangka panjang akibat dari kurang pelibatan masyarakat dalam perencanaannya,” tegasnya.
Miko mengatakan PKB mendukung seluruhnya upaya dalam pembangunan IKN. Akan tetapi, kritik ini merupakan dorongan agar IKN bukan hanya sebagai sebuah simbol rezim melainkan sebagai simbol kemajuan demokrasi, lingkungan keberlanjutan dan keadilan sosial.
“Kami mendukung usaha pemerintah yang optimis mengejar pembangunan IKN, Tapi harus dilandasi dengan niat tulus membangun negeri,” tutupnya. (Cah/P-3)
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved