Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menanggapi lambannya perkembangan pembangunan Ibukota Nusantara. Baginya, Jangan sampai proyek Mercusuar ini menjadi terbengkalai.
Proyek yang menelan dana APBN di tahap I sebesar Rp 86 triliun dan swasta Rp 58 triliun serta tahap II beban APBN Rp 48,8 triliun ini membuat potensi kerawanan dalam pembangunan IKN. Miko berharap agar OIKN dapat segera menyelesaikan sesuai target.
“Kami melihat kerawanan dalam pembangunan IKN. Jika target 3 tahun selesai maka dipastikan rampung betul. jangan sampai hanya dibangun dengan kejar target lalu pembangunan asal kerja saja. Proses pembangunan membutuhkan perhatian serius seara transparansi, keberlanjutan dan melibatkan masyarakat lokal, sesuai visi Presiden Prabowo,” terang Sudjatmiko melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/7).
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN. Perlindungan kepada masyarakat adat, pelestarian lingkungan hutan tropis serta dampak sosial ekonomi lainnya harus dikaji secara komprehensif.
“Jangan sampai proyek ini jadi ambisi besar yang malah jadi beban jangka panjang akibat dari kurang pelibatan masyarakat dalam perencanaannya,” tegasnya.
Miko mengatakan PKB mendukung seluruhnya upaya dalam pembangunan IKN. Akan tetapi, kritik ini merupakan dorongan agar IKN bukan hanya sebagai sebuah simbol rezim melainkan sebagai simbol kemajuan demokrasi, lingkungan keberlanjutan dan keadilan sosial.
“Kami mendukung usaha pemerintah yang optimis mengejar pembangunan IKN, Tapi harus dilandasi dengan niat tulus membangun negeri,” tutupnya. (Cah/P-3)
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved