Cak Imin Usul Pilkada tak Langsung, Golkar Sodorkan Dua Opsi

WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang Pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. 

Doli mengatakan Partai Golkar menghargai usulan Cak Imin. Ia berharap usulan tersebut dapat dibahas secara komprehensif oleh partai politik.

"Kami menghargai apa yang disampaikan oleh Cak Imin itu. Artinya, PKB saat ini sudah mulai mengundang kita semua, elemen bangsa, secara terbuka untuk memulai pembahasan perbaikan sistem politik melalui penyempurnaan sistem kepemiluan di Indonesia. Saya pun berharap perbincangan itu bisa dilanjutkan oleh para stakeholder bangsa lainnya, terkhusus partai politik," ujar Doli, melalui keterangannya, Jumat (25/7).

Baca juga : Koalisi Indonesia Maju: Cawapres akan Ditentukan Prabowo

Meski demikian, Doli mengatakan Partai Golkar juga memiliki opsi lain terkait Pilkada. Ia mengatakan saat ini Golkar sedang mengkaji dua opsi pemilihan kepala daerah.

Doli mengatakan opsi pertama adalah seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, dipilih secara tidak langsung, melalui DPRD, dengan pengaturan seleksi pemilihan calonnya dilakukan secara aspiratif, terbuka, dan berjenjang di dalam masing-masing partai politik/gabungan partai politik pengusung.

Kemudian, opsi kedua adalah pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD dan pemilihan bupati/wali kota dilakukan secara asimetris. Ada yang pemilihannya melalui DPRD dan ada yang tetap melalui pemilihan langsung, dengan pengaturan tertentu.

Baca juga : Cak Imin Diprediksi Tinggalkan Koalisi Prabowo

"Jadi kesimpulan yang sudah final adalah bahwa gubernur memang tidak perlu lagi dipilih dalam sebuah pemilihan langsung, karena dalam sistem pemerintahan kita gubernur itu adalah perpanjangan pemerintah pusat," jelasnya.

Doli menegaskan Partai Golkar memiliki komitmen menjaga demokrasi. Dia memastikan Golkar tidak akan membuat demokrasi Indonesia 'kebablasan'.

"Intinya adalah Golkar tetap berkomitmen pada posisi menjaga, melestarikan, dan menguatkan pelembagaan demokrasi di Indonesia, namun tidak ingin membiarkan demokrasi kita kebablasan ke arah demokrasi super-liberal dan menyuburkan budaya pragmatisme pada masyarakat kita," ucapnya.

Sebelumnya, Cak Imin menanggapi terkait ide pemilihan kepala daerah. Cak Imin mengatakan ada dua hal yang menjadi kesimpulan PKB dalam pengkajian ulang pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Jadi sebetulnya hasil pertemuan NU di beberapa kali munas, musyawarah nasional memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional. Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom," kata Cak Imin di JCC Senayan, Rabu (23/7).

Cak Imin mengatakan PKB ingin ada dua pola dalam pemilihan kepala daerah, yakni gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD.

"Makanya usul kami ada 2 pola, pertama itu gubernur menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah yang ditunjuk oleh presiden. Sementara itu, pola kedua yaitu untuk kepala daerah setingkat bupati/kota ditunjuk oleh rakyat melalui DPRD.

"Nah, melihat kondisi itu PKB berkesimpulan harus ada cari jalan efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat. Nah, karena Pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola," kata Cak Imin. (M-3)