Jangan Abaikan Koalisi Pilpres

PAKET pimpinan MPR lebih ideal diajukan oleh tiap-tiap koalisi partai politik yang bertarung dalam Pilpres 2019. Penentuan posisi ketua dan wakil ketua MPR pun tinggal dikompromikan secara internal di koalisi tersebut. "Itu lebih ideal dan tetap menjadi bagian dari konsolidasi koalisi," ujar peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di Jakarta, pekan lalu.

Menurut dia, pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan capres terpilih Joko Widodo, serta pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, tidak lantas membuka peluang untuk membuat paket baru pimpinan MPR.

"Meskipun peluang itu ada tetapi sangat kecil kemungkinannya. Kalau mau konsisten, ya tiap-tiap koalisi pilpres tetap satu paket. Karena tidak ada alasan yang dianggap sangat rasional bagi Jokowi maupun parpol lain membentuk koalisi sendiri dengan mengabaikan koalisi pilpres."

Di sisi lain, sambungnya, jika pertemuan antara Prabowo dan Jokowi serta Megawati bertujuan mengajak parpol lain bergabung, praktis koalisi menjadi gemuk dan dikhawatirkan timbul gejolak. Contoh itu bisa dilihat pada periode kedua pemerintahan SBY.

"Sudah ada presedennya. Ketika SBY bentuk koalisi sangat gemuk dengan harapan dia akan mulus-mulus saja, dalam pertengahan jalan ternyata dia gagal mengelola koalisi itu. Saya kira itu bisa terjadi kalau Jokowi membuka pintu untuk masuknya parpol baru di koalisinya," kata Lucius.

Lucius memandang komposisi parpol koalisi yang berlaga pada Pilpres 2019 sangat ideal. Punya senyawa berbeda yang tidak mudah untuk disatukan. Potensi perpecahan akan terjadi jika dipaksakan masuk ke koalisi.

"Saya kira komposisi yang ada di pemilu ini sudah ideal. Ada oposisi dengan jumlah cukup signifikan untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Lagi pula, tidak ada satu pun alasan yang bisa membenarkan perlu ada tambahan parpol baru di koalisi," tandasnya.

Lintas koalisi
Sistem paket dalam pemilihan pimpinan MPR membuka peluang terjadinya komunikasi dan kesepakatan lintas koalisi parpol. Dua kubu koalisi yang sebelumnya mengusung pasangan capres-cawapres sama-sama mengincar posisi ketua MPR.

"Tidak ada ketentuan yang mengatur apakah parpol dalam satu koalisi bisa menggandeng parpol lainnya yang sebelumnya mengusung capres dan cawapres berbeda. Persoalannya apakah parpol pengusung Jokowi-Amin bisa konsisten mengajukan satu paket," ucap Pakar Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad.

Ia mengatakan ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi dalam paket pimpinan MPR. Pertama, paket diajukan oleh partai koalisi yang sama saat mengusung pilpres. Kedua, bisa diperlebar dengan masuknya parpol lain di luar koalisi. Ketiga, ada perubahan koalisi di parlemen nanti, dengan masuknya parpol dari luar koalisi Jokowi-Amin. Itu sangat mungkin," jelasnya.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera ingin ada paket pimpinan MPR dari koalisi pendukung paslon 02. PKS masih melobi untuk mewujudkan paket tersebut. "Sikap dasar PKS ditentukan dalam Majelis Syuro. Kalau saya pribadi, tetap kami oposisi. Karena itu kalaupun maju ke MPR, dengan paket kami oposisi. Mestinya kita bisa juga untuk mengajak teman-teman DPD," ucapnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai bertambahnya parpol ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Amin bukanlah masalah sepanjang tidak terkait dengan praktik transaksional.

"Tidak akan jadi masalah kalau tidak ada keharusan bagi-bagi kursi sebagai kompensasi dukungan pada koalisi. Persoalan muncul ketika dukungan pada koalisi ditangkap sebagian besar publik sebagai upaya untuk mendapatkan kue kekuasaan atau jatah kursi menteri sebagai kompensasinya," ungkap Titi. (Mal/Uca/P-3)