Soal Mekanisme Penentuan Pimpinan MPR, PKS akan Ikuti Aturan

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) belum mau membahas lebih jauh mengenai sosok pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada publik. Saat ini, mereka masih menunggu keputusan lebih lanjut apakah pimpinan MPR akan melalui sistem paket atau aklamasi.

"Itu akan sangat dinamis, pembahasan pasti akan sangat dinamis, tata tertib baru disiapkan drafnya sekarang, nanti akan dibahas lagi. Tentu pada prinsipnya kalau nanti akan ada paket, apakah paket itu akan mengulangi 2014 dengan 2 paket atau 2009 dengan aklamasi," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, di gedung DPR, Jakarta, Rabu, (24/7).

Hidayat mengatakan PKS nantinya mengikuti aturan dan peta perpolitikan yang berjalan. Baik dalam hal membentuk paket atau pengusulan nama.

"Saya belum bisa katakan sekarang, tapi kita ikut aturannya. Aturannya sampai hari ini belum disepakati secara definitif dan tidak detail," ujar Hidayat.

Sementara itu, Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengatakan pembahasan untuk merevisi tata tertib soal pimpinan MPR tengah dilakukan. Nantinya perubahan akan dilakukan dalam hal jumlah pimpinan MPR.

"Ini penting sekali perubaha tatib, perubahan tatib karena MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) itu pimpinan kembali seperti dulu tidak 8 lagi, tapi 5. Maka ada perlu perubahan tatib, mudah-mudahan nanti tanggal 28 Agustus bisa kita ketok palu. Sehingga MPR yang akan datang sudah punya tatib yang baru yang sesuai dengan MD3," ujar Zulkifli.

Ia mengatakan terkait dengan apakah mungkin dilakukan perubahan dengan meniadakan sistem paket dalam pimpinan MPR, Zulkifli masih belum bisa memastikan. Pembahasan lebih lanjut masih perlu dilakukan.

"Itu soal lain lagi, itu soal politik partai-partai, tapi kita siapkan aturannya, kalo itu kan nanti pemainnya tuh. Yang jelas pimpinannya itu ketua 1 dengan 4 wakil," tegasnya. (A-2)