Golkar Harapkan Jatah Kursi Ketua MPR

KALANGAN Muda Partai Golkar tampaknya tidak ingin partai koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin melakukan manuver dalam perebutan kursi Pimpinan MPR. Ketua Jaringan Aktivis Muda Golkar Rudolfus Jack Paskalis menilai manuver itu sebagai sesuatu yang tidak lazim.

"Fatsunnya kan memang begitu, kursi Ketua DPR RI menjadi jatah pemenang pertama yaitu PDIP dan Ketua MPR RI untuk pemenang kedua yaitu Golkar. Sehingga tidak seharusnya jika masih ada anggota koalisi yang mau bermanuver untuk posisi itu," katanya di Jakarta, kemarin.

Ia berharap soliditas koalisi pemerintahan Jokowi ke depan terus dijaga termasuk dalam menyepakati kursi Ketua MPR RI.

"Dengan mengedepankan musyawarah mufakat dan soliditas koalisi, menurut kami, setiap partai koalisi tidak perlu lagi buat manuver di tengah kesepakatan dengan asas proporsional tadi. Lagi pula Presiden Jokowi juga menilai permintaan Golkar itu wajar sebagai pemenang kedua," lanjut Jack.

Menurutnya, pertemuan antarpimpinan partai koalisi menjadi forum terbaik untuk melakukan komunikasi dan mengambil kesepakatan politik sehingga tidak perlu ada gerak-an politik lain di luar itu.

"Misalnya saja yang bersemangat ini kan PKB. Ya tidak perlu lagi lah buat gerakan politik sendiri karena toh kursi Ketua MPR RI sudah wajarnya diberi ke Golkar," pungkasnya.

Terpisah, Partai Keadilan Sosial (PKS) hingga kini belum mau membahas lebih jauh mengenai sosok pimpinan MPR pada publik.

Saat ini PKS mengatakan masih menunggu keputusan lebih lanjut apakah pimpinan MPR akan melalui sistem paket atau aklamasi.

"Itu akan sangat dinamis. Pembahasan pasti akan sangat dinamis, tata tertib baru disiapkan drafnya sekarang, nanti akan dibahas lagi. Tentu pada prinsipnya kalau nanti akan ada paket apakah paket itu akan mengulangi 2014 dengan 2 paket atau 2009 dengan aklamasi," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid.

Hidayat mengatakan, PKS akan mengikuti aturan dan peta perpolitikan yang berjalan. Baik dalam hal membentuk paket atau pengusulan nama. "Saya belum bisa katakan sekarang, tapi kita ikuti aturannya," ujarnya. (Ths/Pro/P-4)