NEWSTICKER

Berita Terbaru Bupati Talaud Hari Ini

Pemkab Kepulauan Talaud Masif Jalankan Program Penurunan Stunting
06/4/2023 11:28
Mendukung program penurunan stunting sehingga tercapai generasi emas 2045 di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud mengadakan sosialisasi penurunan stunting.
Mantan Bupati Talaud Dijebloskan ke Rutan Manado
11/2/2022 08:11
Wahyumi juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan. Dia juga dikenakan membayar uang pengganti sejumlah Rp9,3 miliar.
KPK Perpanjang Penahanan Sri Wahyumi Manalip
27/7/2021 21:13
Sri Wahyumi sebelumnya menjalani hukuman penjara dua tahun terkait kasus suap proyek revitalisasi pasar Kabupaten Talaud.
KPK Perpanjang Penahanan Eks Bupati Talaud
27/7/2021 09:55
Sri akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Gedung Merah Putih.
Eks Bupati Talaud Ajukan Praperadilan, KPK Siap Hadapi
06/5/2021 19:00
Dalam gugatannya, Sri Wahyumi menyebut tindakan KPK menangkap dan menahannya kembali, tidak sah dan tidak berdasarkan ketentuan hukum.
Mantan Bupati Talaud tidak Terima Ditahan Lagi oleh KPK
04/5/2021 06:24
Penahanan Sri dilakukan usai dia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wanita Tangerang, 28 April 2021.
Eks Bupati Talaud Diduga Terima Gratifikasi Rp9,5 Miliar
29/4/2021 20:01
Perkara baru itu merupakan pengembangan kasus suap revitalisasi pasar sebelumnya.
Baru Bebas, Eks Bupati Talaud Ditahan KPK Lagi
29/4/2021 19:17
Sri Wahyumi diketahui baru bebas dari LP Wanita Klas II-A Tangerang, Rabu (28/4). Ia langsung dijemput penyidik KPK malam itu juga.
KPK Eksekusi Eks Bupati Talaud ke LP Tangerang
26/10/2020 22:15
Sri Wahyumi terbukti menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo melalui orang kepercayaannya Benhur Lalenoh.
Perantara Suap Eks Bupati Talaud Dijebloskan ke Lapas Sukamiskin
19/10/2020 11:33
Benhur Lalenoh bersama Sri Wahyumi terlibat kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Talaud tahun anggaran 2019.
Keputusan MA Beri Preseden Buruk
02/9/2020 04:44
KPK kecewa lantaran Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi hukuman mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip dari empat tahun enam bulan penjara menjadi dua tahun.
Hukuman Eks Bupati Talaud Dipangkas, KPK Kecewa
01/9/2020 06:57
KPK menilai pemangkasan hukuman ini bakal memperburuk citra penanganan rasuah di Indonesia. Para koruptor berpotensi mempelajari putusan Sri untuk mendapatkan hukuman ringan.
ICW Kecam MA Kurangi Hukuman Mantan Bupati Kepulauan Talaud
31/8/2020 08:30
Berdasarkan data ICW, sejak Maret 2019 sampai dengan saat ini, setidaknya MA telah mengurangi hukuman sebanyak 11 terpidana kasus korupsi di tingkat PK.
Elly Lasut : Kami Sah Pimpin Talaud dan Harus Dilantik
15/1/2020 22:40
Menurut Elly, Kemendagri telah mengeluarkan surat keputusan untuk pelantikan dan perintah pelantikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
Kemendagri Tidak Bisa Batalkan Hasil Pilkada Bupati Talaud
15/1/2020 12:45
Ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, berpendapat Kementerian Dalam Negeri tidak berwenang membatalkan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Kepulauan Talaud.
Soal Pelantikan Bupati Talaud, NasDem Harap Mendagri Tegas
09/1/2020 22:15
Akibat terkatung-katungnya pelantikan Bupati-Wabup Talaud menimbulkan kekhawatiran bakal meluasnya konflik horisontal di masyarakat.
Hak Politik Mantan Bupati Talaud Dicabut Lima Tahun
10/12/2019 06:47
Majelis Hakim menilai hak masyarakat untuk mendapatkan pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas tinggi seharusnya lebih diutamakan.
Tangis dan Nyanyian Warnai Pledoi Sri Wahyumi
02/12/2019 21:04
"Tujuh tahun penjara ini sangat memberatkan bagi saya dan sungguh tidak adil. Sepertinya saya ini sudah dianggap melakukan kejahatan luar biasa bagi masyarakat dan daerah yang saya pimpin."
Selain Penjara, Hak Dipilih Mantan Bupati Talaud Terancam Dicabut
18/11/2019 21:52
Sri Wahyumi diduga meminta fee sekitar 10% kepada kontraktor terkait dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud. Ia juga diduga menerima gratifikasi atas jabatannya.
Mendesak Pelantikan Kepala Daerah Talaud
16/10/2019 11:50
Moktar mengatakan pelantikan seharusnya digelar setelah Joko Widodo-Ma'ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019.