Selain Penjara, Hak Dipilih Mantan Bupati Talaud Terancam Dicabut

MANTAN Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip dituntut jaksa penuntut hukum (JPU) KPK dengan hukuman pidana 7 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta (18/11).

Sri Wahyumi diduga meminta fee sekitar 10% kepada kontraktor terkait dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud. Ia juga diduga menerima gratifikasi atas jabatannya.

Sri Wahyumi dijerat Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 dan pasal 4 ayat 1 KUHPidana.

Terdapat beberapa hal yang memberatkan tuntutan terhadap Sri Wahyumi Maria Manalip, salah satunya adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi.

"Pidana penjara selama 7 tahun di kurangi selama dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp500 juta subsider piidana kurungan pengganti selama 6 bulan," ucap JPU KPK Lie Putra Setiawan saat membacakan tuntutan.

Sri Wahyumi juga dikenakan pidana tambahan yakni berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan politik ekonomi jabatan publik atau jabatan politis selama 5 tahun. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus