Elly Lasut : Kami Sah Pimpin Talaud dan Harus Dilantik

BUPATi Terpilih Kabupaten Talaud Elly Lasut mengungkapkan, pertemuan terkait persoalan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Talaud di Kementerian Dalam Negeri makin menegaskan keabsahannya memimpub Talaud bersama Moktar Arunde Parapaga sesuai hadil Pilkada 2018.

"Di dalam pembahasan tadi semua para ahli itu menyatakan secara terbuka dan gamblang bahwa kami sah karena kami sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi dan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan calon terpilih harus segera untuk dilantik oleh Kemendagri," ujarnya.

Menurut Elly, Kemendagri telah mengeluarkan surat keputusan untuk pelantikan dan perintah pelantikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.

"Nah pertanyaan itu sebenarnya sudah jelas tadi bahwa tidak ada masalah di situ. Kami sudah sah dan Gubernur itu diperintahkan untuk melantik bukan diberikan kewenangan untuk menunda atau tidak mau melakukan pelantikan," imbuhnya.

Elly mengatakan ia sudah melalui semua tahapan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018. Dimulai dari verifikasi administrasi hingga memenangkan pilkada.

Baca juga : Kemendagri Tidak Bisa Batalkan Hasil Pilkada Bupati Talaud

Meski demikian, ia bersama wakil bupati terpilih tidak kunjung dilantik hingga enam bulan setelah memenangkan pilkada Kepulauan Talaud. Hal itu, imbuhnya, membuat masyarakat berunjuk rasa dan mengharapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih segera dilantik untuk segera merealisikan janji kampanye mereka.

Ia enggan berspekulasi mengenai ada atau tidaknya alasan politis Gubernur Sulawesi Utara belum melantiknya pascaterpilih.

"Kami tidak tahu dan kami tidak mau tahu. itu urusan Gubernur. Tapi yang sekarang kami harapkan Kementerian Dalam Negeri mengambil keputusan supaya kami bisa segera dilantik," tukasnya.

Salah satu alasan yang dikemukakan oleh Pemprov Sulut ialah soal masa jabatan Elly yang dinilai sudah dua periode menjabat Bupati Kepulauan Talaud.

Menanggapi hal itu, Elly menjelaskan, bahwa di periode kedua ia memimpian Talaud, hanya bertahan 2 tahun 1 bulan karena ia kemudian tersandung kasus kprupsi.

Sejumlah ahli tata negara pun telah menyebut Elly sah memimpin Talaud yang juga diperkuat dengan putusan Mahkamah konstitusi.

Elly menegaskan, jika Gubernur Sulut tak kunjung melantiknya, Kemendagri bisa mengambil alih pelantikan sesuai dengan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (OL-7)