Rentetan OTT Kepala Daerah adalah Bencana, Kemendagri harus Evaluasi

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyebut maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah belakangan ini sebagai sebuah bencana. Mardani menegaskan bahwa situasi ini sudah masuk dalam kategori darurat yang memerlukan tanggung jawab dari seluruh pemangku kepentingan.

“Pertama, ini bencana. Dan semua harus bertanggung jawab. Kondisinya sudah darurat,” ujar Mardani ketika dihubungi, Rabu (11/3/2026).

Ia mendesak adanya evaluasi mendalam antara DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyusul terjaringnya 9 kepala daerah hasil Pilkada 2024, mulai dari Bupati Kolaka Timur, Gubernur Riau, hingga terakhir Bupati Rejang Lebong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga : OTT Bupati Rejang Lebong, KPK: Lebih dari 1 Orang yang Ditangkap

"Komisi II bersama Kemendagri mesti mengevaluasi mendalam operasi tangkap tangan ini," katanya.

Mardani menyoroti dua sektor yang selalu menjadi lubang tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Sektor tersebut adalah kontrak kerja pengadaan barang dan jasa, serta proses promosi jabatan atau mutasi ASN. Ia mendesak agar kedua bidang ini segera dirombak total agar lebih transparan dan akuntabel guna menutup celah praktik rasuah.

“Titiknya memang selalu pada dua bidang: kontrak kerja pengadaan dan promosi jabatan. Keduanya mesti dibuat transparan,” tegas legislator dari daerah pemilihan DKI Jakarta I tersebut.

Lebih lanjut, politisi PKS ini memberikan apresiasi tinggi kepada KPK. Menurutnya, ketekunan lembaga antirasuah dalam melakukan penindakan merupakan langkah perlu untuk menjaga muruah aturan hukum di Indonesia.

“Kita beri apresiasi kepada KPK yang tetap tekun menegakkan aturan di tengah situasi ini,” lanjutnya.