KPK Gencar OTT Kepala Daerah, Komisi III DPR Soroti Biaya Politik Akar Korupsi Kepala Daerah

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) berturut-turut dalam sepekan terakhir. Salah satu OTT tersebut menyeret Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Kasus ini semakin memperkuat kekhawatiran DPR soal tingginya risiko korupsi di tingkat daerah.

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menilai maraknya kepala daerah terjerat OTT tak lepas dari tingginya ongkos politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Ia mengungkapkan, biaya politik yang mahal mendorong kepala daerah mencari cara instan untuk mengembalikan modal.

“Dari beberapa penelitian, data menyebutkan korupsi di daerah yang melibatkan kepala daerah dikarenakan biaya politik yang mahal. Dari kondisi tersebut membuat kepala daerah terdesak mengembalikan biaya politiknya dengan cara yang instan yakni korupsi,” ujar Abdullah dalam keterangannya, Minggu (21/12).

Baca juga : Politik Berbiaya Tinggi Jadi Celah Korupsi

Lebih jauh, politisi PKB itu menilai rentetan OTT menunjukkan ironi dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, tindakan KPK tersebut terjadi di tengah gencarnya kampanye anti-korupsi pemerintah.

“Tentu OTT oleh KPK itu kondisi yang memilukan di tengah masifnya perlawanan terhadap tindak korupsi yang dikomandoi Presiden Prabowo,” kata Abdullah.

Ia menambahkan bahwa praktik korupsi yang masih terjadi juga menunjukkan lemahnya reformasi hukum yang digaungkan publik.

Baca juga : Biaya Politik Tinggi Jadi Faktor Korupsi Kepala Daerah, Ini Solusi dari Pukat UGM

“Dan peristiwa OTT itu juga tidak menggubris reformasi hukum untuk keadilan yang digaungkan oleh berbagai lapisan masyarakat,” jelasnya.

Meski begitu, Abdullah menekankan bahwa KPK tidak boleh hanya mengutamakan penindakan. Ia menegaskan perlunya penguatan pencegahan dan strategi sistemik melalui pengawasan yang terintegrasi dengan teknologi digital dan pengembalian aset hasil korupsi kepada negara.

“Bagaimana menyelesaikan korupsi dengan menyentuh langsung akar masalahnya. Seperti OTT oleh KPK yang banyak terjadi di daerah yang melibatkan kepala daerah, birokrat dan aparat penegak hukum serta swasta,” katanya.

Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, bersama beberapa orang lainnya dalam OTT yang berlangsung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 18 Desember 2025.

Hingga kini KPK belum membeberkan secara detil dugaan modus kasusnya, tetapi penangkapan tersebut merupakan bagian dari operasi yang juga menangkap puluhan orang dari tiga lokasi OTT berbeda pada hari yang sama.

Selain itu, KPK juga menangkap pejabat dan pihak lain di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Operasi ini terkait dugaan kasus pemerasan yang melibatkan pejabat seperti Kepala Kejaksaan Negeri HSU dan Kepala Seksi Intelijen Kejari HSU. Kasus ini bukan kepala daerah, tetapi termasuk penegak hukum yang ditangkap karena dugaan penyalahgunaan wewenang.

Di sisi kain, KPK juga mengamankan sembilan orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Banten dan Jakarta, termasuk jaksa dan pihak swasta. Kasus ini masih diperiksa dan belum dirinci publik terkait modus penyuapan atau lainnya. (Dev/P-3)