Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyinggung soal politik berbiaya tinggi yang menjadi celah seseorang melakukan korupsi. Hal tersebut ia sampaikan saat fit and proper test calon pimpinan KPK Setyo Budiyanto dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11).
Bamsoet mengatakan hingga hari ini angka korupsi masih terus meningkat, terutama dari kalangan partai politik. Sejak 2004-2020 ada 319 anggota DPR-DPRD dan 163 wali kota/bupati/wakil bupati menjadi tersangka korupsi.
Menurut dia, hasil kajian KPK menyatakan untuk menjadi bupati atau wali kota dibutuhkan modal setidaknya Rp50-100 miliar. "Begitu juga untuk jadi anggota DPR kita semua ini enggak mungkin modal kecil. Tapi rata-rata, makanya inilah yang menjelaskan kepada kita banyak pengusaha yang memiliki ekonomi baiklah yang akhirnya terpilih," kata Bamsoet.
"Artinya apa? Di satu sisi, sistem demokrasi makin lama makin lari dari substansinya, kita lebih dari menjurus kepada 'NPWP', nomor piro-wani piro, dan ini juga mendorong meningkatkan tindak pidana korupsi," katanya.
Bamsoet mengatakan dengan adanya biaya tinggi tersebut akhirnya memungkinkan para pejabat yang dipilih tidak langsung bekerja untuk rakyat. Dia juga mempertanyakan apakah pilihan sistem demokrasi mendorong orang-orang yang memiliki jabatan publik itu melakukan tindak pidana korupsi. (J-2)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Penyelesaian rantai korupsi kepala daerah tidak bisa melalui kebijakan tunggal.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LiMA), Ray Rangkuti, mengkritik kebijakan KPK yang memberikan status tahanan rumah kepada tersangka kasus korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas.
Ketua Exponen 08, M. Damar meminta agar Dewan Pengawas KPK atau pihak berwenang lainnya segera memeriksa pejabat KPK yang mengizinkan Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah.
KPK menjamin pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah tidak akan mengganggu jalannya proses hukum kasus korupsi kuota haji 2024
JURU Bicara KPK Budi Prasetyo perubahan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah bersifat sementara
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
ICW mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved