Politik Berbiaya Tinggi Jadi Celah Korupsi

ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyinggung soal politik berbiaya tinggi yang menjadi celah seseorang melakukan korupsi. Hal tersebut ia sampaikan saat fit and proper test calon pimpinan KPK Setyo Budiyanto dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11).

Bamsoet mengatakan hingga hari ini angka korupsi masih terus meningkat, terutama dari kalangan partai politik. Sejak 2004-2020 ada 319 anggota DPR-DPRD dan 163 wali kota/bupati/wakil bupati menjadi tersangka korupsi.

Menurut dia, hasil kajian KPK menyatakan untuk menjadi bupati atau wali kota dibutuhkan modal setidaknya Rp50-100 miliar. "Begitu juga untuk jadi anggota DPR kita semua ini enggak mungkin modal kecil. Tapi rata-rata, makanya inilah yang menjelaskan kepada kita banyak pengusaha yang memiliki ekonomi baiklah yang akhirnya terpilih," kata Bamsoet.

"Artinya apa? Di satu sisi, sistem demokrasi makin lama makin lari dari substansinya, kita lebih dari menjurus kepada 'NPWP', nomor piro-wani piro, dan ini juga mendorong meningkatkan tindak pidana korupsi," katanya.

Bamsoet mengatakan dengan adanya biaya tinggi tersebut akhirnya memungkinkan para pejabat yang dipilih tidak langsung bekerja untuk rakyat. Dia juga mempertanyakan apakah pilihan sistem demokrasi mendorong orang-orang yang memiliki jabatan publik itu melakukan tindak pidana korupsi. (J-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Eksa