Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR Nasir Djamil memastikan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (capim) dan calon Dewas Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pekan depan. Namun, dia belum mengungkap tanggal pastinya.
"Memang Komisi III sudah menjadwalkan pekan depan itu ada fit and proper calon pimpinan KPK dan Dewas KPK," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11).
Nasir mengatakan saat ini pimpinan DPR belum memberikan surat presiden (surpres) capim dan cadewas KPK. Sementara, surat tersebut sudah diterima beberapa waktu lalu.
"Iya, makanya kan pimpinan harus Komisi III harus menerima surpres itu. Sehingga dari surpres itu lalu kita mengundang orang-orang yang ada dalam surpres itu ya, tapi hanya administrasi saja sifatnya," ucap Nasir.
DPR telah menerima surpres dari Presiden Prabowo Subianto, terkait capim dan cadewas KPK. Daftar capim dan cadewas dipastikan tak berubah, sesuai yang dikirim Jokowi.
"Enggak ada (perubahan). Jadi Pak Presiden Prabowo sudah membalas surat dari pimpinan DPR RI, tidak ada perubahan. Jadi sama dengan yang diajukan oleh presiden sebelumnya pak Joko Widodo," kata Wakil Ketua DPR Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November 2024. (P-5)
KUBU Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto masih mengupayakan adanya perintah penundaan pemeriksaan kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR, dan perintangan penyidikan.
Kelimanya terpilih melalui sistem voting pada rapat pleno pemilihan dan penetapan calon Dewas KPK periode 2024-2029.
Masing-masing 10 capim dan calon Dewas KPK menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test)
Masyarakat dapat memberikan masukan dan pertanyaan terhadap 20 nama capim dan cadewas KPK melalui Sekretariat Komisi III DPR RI
Fit and proper test calon pimpinan (capim) maupun calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 akan dimulai Senin (18/11).
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Herdiansyah Hamzah menjelaskan modus yang digunakan pemerintah daerah terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wali Kota Madiun Maidi yaknifee proyek
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Isu OTT KPK di Pati menghebohkan publik. Bupati Pati Sudewo disebut ikut diperiksa terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Simak fakta dan klarifikasinya.
BPK menyoroti mekanisme pelaksanaan penjualan urea dan amonia yang dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved