OTT Kepala Daerah Jangan Dijadikan Alasan Ubah Sistem Pilkada

Berulangnya tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah tidak berkorelasi dengan sistem pemilihan langsung yang saat ini diterapkan. Perihal korupsi merupakan masalah pada integritas individu, bukan pada sistem demokrasi yang ada. 

Demikian disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Rendy NS. Umboh saat dihubungi, Kamis (11/12). "Tidak ada hubungannya OTT kepala daerah dengan sistem pilkada. Kalau perlu tangkap saja semua kepala daerah yang memang korupsi, bukan mengubah sistem pemilihan yang ada," tuturnya. 

Dia menambahkan, justru dengan KPK yang gencar mengungkap korupsi kepala daerah dapat menjadi pengingat bagi para calon kepala daerah lain di masa mendatang. Dengan itu, diharapkan para calon kepala daerah di kemudian hari tak lagi menjadikan uang sebagai alat untuk memenangkan pemilihan. 

Baca juga : Korupsi Kepala Daerah Marak, Pukat UGM: Akar Masalah Ada di Sistem Politik Pragmatis

Sebab, jika uang dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan, maka tipis kemungkinan praktik lancung ketika menjabat dihindari. Alih-alih fokus bekerja, kepala daerah terpilih justru sibuk mengembalikan modal yang dihabiskan selama kampanye. 

Rendy mendorong agar momen penangkapan kepala daerah tak dijadikan sebagai alasan untuk mengubah sistem pemilihan. Selain tidak relevan, itu juga merupakan wujud kemunduran demokrasi dan pengkhiatan terhadap demokrasi. 

Belum lagi pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga tak bisa menjamin angka korupsi kepala daerah akan turun. "Justru nanti politik uangnya akan lebih besar, karena transaksionalnya terjadi antara elite, para calon kepala daerah dengan DPRD," jelasnya. 

Pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga dinilai tak mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya. Itu karena masyarakat tak bisa mengenali dan memilih secara langsung siapa sosok yang akan menjadi pemimpin di wilayahnya. (Mir/P-1)