Warga Desak Janji Bupati Pekalongan Tangani Dugaan Korupsi

WARGA Desa Randumuktiwaren, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mendesak pemerintah daerah menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa mereka. Dugaan tersebut mencakup praktik jual beli jabatan, korupsi anggaran desa, hingga penggelapan aset negara, seperti hilangnya traktor dan sepeda motor bernilai ratusan juta rupiah.

Warga telah menggelar aksi massa dan akhirnya diterima oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Dalam pertemuan di Pendopo Bupati, turut hadir pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat. Fadia menyampaikan komitmen untuk segera memproses laporan warga dalam kurun waktu satu minggu.

Namun, lebih dari sepekan setelah pertemuan tersebut, belum ada tindakan nyata dari pihak pemerintah daerah. Warga kini mempertanyakan janji tersebut dan menuntut bukti nyata atas komitmen penegakan hukum yang dijanjikan langsung oleh Bupati.

Baca juga : Kepala Desa/Kelurahan di Klaten Antusias Bentuk Koperasi Merah Putih

“Sudah lewat satu minggu sejak kami diterima oleh Ibu Bupati, tapi sampai hari ini belum ada tindakan. Padahal bukti-bukti dugaan penyelewengan sangat jelas,” kata warga Randumuktiwaren, Toto Supri Yanto, melalui keterangannya, Senin (9/6).

Toto menambahkan, salah satu contoh nyata adalah proyek sumur bor tahun 2021 senilai Rp135 juta yang tidak selesai dibangun, meskipun anggaran telah dicairkan. Menurut ia, hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan penggunaan dana desa yang berpotensi memperparah korupsi di tingkat lokal.

Sementara itu, koordinator lapangan aksi warga Burhanudin mewanti-wanti Bupati Fadia untuk tidak serta-merta percaya pada laporan dari DPMD atau Inspektorat. Menurutnya, terdapat kemungkinan adanya oknum internal yang juga terlibat dalam praktik korupsi serupa.

“Jangan sampai yang ditugaskan untuk mengawasi justru ikut bermain. Kami minta data dari aparat pengawas dipastikan kebenarannya,” ujarnya. (E-4)