Kepala Desa/Kelurahan di Klaten Antusias Bentuk Koperasi Merah Putih

KEPALA Desa/Kelurahan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, antusias melaksanakan Inpres No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Seluruh desa/kelurahan di kabupaten ini telah menggelar musyawarah khusus pembentukan Koperasi Merah Putih.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Klaten, Anang Widjatmoko, di sela kegiatan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Dapil (Daerah Pemilihan) V Klaten di Gedung SKB Cawas, Sabtu (10/5).

Kegiatan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Dapil V Klaten, yang meliputi Kecamatan Pedan, Trucuk, Cawas, Bayat, dan Karangdowo, dihadiri Bupati Hamenang Wajar Ismoyo, Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto, Kepala Dispermasdes, serta Camat dan Kepala Desa.

Baca juga : Bupati Klaten Lantik 67 Kades Hasil Pilkades Serentak Gelombang Pertama 2023

Menurut Anang, setelah musyawarah desa khusus (musdesus) pembentukan Koperasi Merah Putih selesai, serta sudah terbentuk pengurusnya bisa mengurus badan hukum di notaris mitra DKUKMP Klaten. Kemudian, terkait modal usaha itu masih menunggu Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan.

“Perlu diketahui, bahwa masalah permodalan itu masih menunggu SK Menteri Keuangan. Tapi, hal penting dalam hal ini adalah Koperasi Desa Merah Putih sudah terbentuk di seluruh 401 desa/kelurahan di Kabupaten Klaten, serta telah didaftarkan di notaris,” ujar Anang Widjatmoko.

Dalam sosialisasi tersebut, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan kegiatan sosialisasi percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih adalah tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di Indonesia. 

Pemkab Klaten menyambut baik pembentukan Koperasi Merah Putih, serta berkomitmen mendukung program Koperasi Merah Putih. Pun, diharapkan Koperasi Merah Putih tidak berbenturan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des), sehingga koperasi tidak macet.

“Kami menilai pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai kegiatan positif. Semoga tidak hanya seremonial saja, tetapi bisa dijalankan sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah, agar bisa menggerakkan roda perekonomian. Maka, jangan sampai benturan dengan BUMDes,” jelasnya. (JS/Djoko Sardjono)