Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PASANGAN calon bupati dan wakil bupati (wabup) Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara terpilih Elly E Lasut dan Moktar A Parapaga berharap segera dilantik, sebab akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelumnya telah berakhir pada 21 Juli 2019.
Moktar mengatakan pelantikan seharusnya digelar setelah Joko Widodo-Ma'ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019. "Kami mohon secepat mungkin, Oktober ini Bapak Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Tjahjo Kumolo bisa melantik. Hari apa pun, jam berapa pun, kalau bisa sebelum pelantikan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf," kata Moktar.
Pasangan yang diusung Partai NasDem, PKPI, dan Partai Gerindra tersebut merupakan hasil Pilkada 2018.
"Tolong Pak Tjahjo selamatkan daerah perbatasan yang merindukan pemimpin daerah definitif. Kondisi di Talaud sekarang ini hanya dijabat pelaksana harian bupati. Kami mohon secepat mungkin Oktober ini harus segera dilantik," ujar Moktar.
Untuk diketahui, Mendagri telah menerbitkan SK Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wabup Talaud Nomor 131.71-2750 dan Nomor 132.71-2751 tertanggal 1 Juli 2019. Mendagri juga sudah mengeluarkan surat Nomor 131.71/7419/SJ kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey pada 5 Agustus 2019. Sayangnya, Gubernur Sulut tetap tidak mau melantik.
Moktar beralasan Gubernur Sulut beranggapan bahwa Elly tidak memenuhi syarat menjadi bupati. Padahal, KPU telah mengeluarkan surat berisi penjelasan pemenuhan syarat Elly mengikuti pilkada. Mahkamah Konstitusi pun tidak mengubah hasil keputusan KPU Talaud yang digugat pasangan calon lainnya. Mahkamah Agung juga sudah menerbitkan pendapat hukum sesuai permintaan Gubernur Sulut.
Mantan Ketua DPRD Talaud Engel Tatibi menambahkan belum dilantiknya bupati dan wabup Talaud terpilih merupakan pekerjaan rumah pemerintah. Engel minta kepada Presiden dan Mendagri segera mengambil langkah untuk melantik bupati dan wabup Talaud.
"Talaud sebagai dae-rah perbatasan butuh perhatian khusus kepala daerah definitif, bukan pelaksana harian." (Cah/Ant/P-1)
Tarian ini menggambarkan aktivitas menanam, memetik hingga menyortir daun tembakau untuk digunakan dalam industri rokok kretek.
Tito belum mengungkap detail ihwal topik rapat tersebut. Namun, penjadwalan tersebut akan diputuskan hari ini.
KPU mengakui saat ini belum menentukan kapan penentuan waktu pelantikan kepala daerah terpilih di pilkada 2024.
Dukungan dari elemen masyarakat menjadi penyemangat baginya untuk bersama-sama berjuang membenahi Kabupaten Cianjur lebih adil dan sejahtera.
RIBUAN hektare lahan persawahan di 58 desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terancam gagal panen lantaran terendam banjir. Kerugian diprediksi mencapai puluhan miliar rupiah.
Fifian Adeningsih Mus adalah kepala daerah perempuan pertama di Provinsi Maluku Utara yang kini memimpin Kabupaten Kepulauan Sula.
Mendukung program penurunan stunting sehingga tercapai generasi emas 2045 di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud mengadakan sosialisasi penurunan stunting.
Wahyumi juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan. Dia juga dikenakan membayar uang pengganti sejumlah Rp9,3 miliar.
Sri Wahyumi sebelumnya menjalani hukuman penjara dua tahun terkait kasus suap proyek revitalisasi pasar Kabupaten Talaud.
Sri akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Gedung Merah Putih.
Dalam gugatannya, Sri Wahyumi menyebut tindakan KPK menangkap dan menahannya kembali, tidak sah dan tidak berdasarkan ketentuan hukum.
Penahanan Sri dilakukan usai dia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wanita Tangerang, 28 April 2021.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved