Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengakui saat ini belum menentukan kapan penentuan waktu pelantikan kepala daerah terpilih di pilkada 2024. KPU masih menunggu arahan lanjutan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait hal tersebut.
“Kami sedang berkonsolidasi, diskusi dengan teman-teman Kemendagri. Secara teknis juga nanti akan sangat berkepentingan untuk penentuan di teknis pelantikan dari kepala daerah,” kata Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (5/7).
Sejauh ini, Afif belum menjelaskan lebih lanjut hasil diskus antara KPU dan Kemendagri terkait penentuan waktu pelantikan kepala daerah terpilih pada pilkada 2024. Dia memastikan penentuan waktu pelantikan itu akan diinformasikan segera kepada publik. ‘
Baca juga : Hasyim Dipecat, KPU Pastikan Pilkada Serentak tidak Terganggu
“Nanti, kelanjutan hasil yang kita diskusikan, kita komunikasikan dengan para pihak akan kita sampaikan,” ucap Afif.
Anggota KPU sekaligus Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU August Mellaz menyampaikan waktu pelantikan itu akan menjadi dasar penghitungan soal terpenuhi atau tidaknya batas usia minimum calon kepala daerah dan hal itu bukan menjadi kewenangan KPU.
“Soal batas waktu pelantikan segala macam itu, bukan wilayah KPU. Makanya hari ini, ada koordinasi antara kami, KPU dan Kemendagri,” kata August. (Z-8)
Karena ragam kondisi tersebutlah Afif dan jajarannya sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.
Pelaksanaan kontrak pesawat jet, KPU RI mampu melakukan efisiensi pembayaran. Sebab, nilai kontrak awal pengadaan itu sebesar Rp65 miliar.
KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan soal penyewaan private jet atau jet pribadi selama tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 digunakan karena masa kampanye yang singkat.
Menurutnya, KPU juga sedang menyiapkan sejumlah sengketa hasil PSU Pilkada 2024 lainnya yang berpotensi dilaporkan ke MK.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mendorong DPR segera merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada
KETUA KPU Mochammad Afifuddin mengatakan pemungutan suara ulang (PSU) yang digelar di delapan kabupaten/kota pada Sabtu (19/4) berjalan lancar.
Tarian ini menggambarkan aktivitas menanam, memetik hingga menyortir daun tembakau untuk digunakan dalam industri rokok kretek.
Tito belum mengungkap detail ihwal topik rapat tersebut. Namun, penjadwalan tersebut akan diputuskan hari ini.
Dukungan dari elemen masyarakat menjadi penyemangat baginya untuk bersama-sama berjuang membenahi Kabupaten Cianjur lebih adil dan sejahtera.
RIBUAN hektare lahan persawahan di 58 desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terancam gagal panen lantaran terendam banjir. Kerugian diprediksi mencapai puluhan miliar rupiah.
Fifian Adeningsih Mus adalah kepala daerah perempuan pertama di Provinsi Maluku Utara yang kini memimpin Kabupaten Kepulauan Sula.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved