Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah juga sedang meningkatkan uang pensiun. Rencana ini akan dieksekusi melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan PT Taspen (Persero).
Wapres juga mengingatkan kepada ASN akan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan pola pikir aparatur sipil negara (ASN).
Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden sampai hari ini, Tjahjo menyebut sudah ada 37 lembaga yang dibubarkan
Kelembagaan birokrasi juga perlu disederhanakan untuk mempercepat pengambilan keputusan. Di masa pandemi, ASN harus lebih adaptif dan efisien dalam bekerja.
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat menerima apresiasi dari Badan Kepegawaian Nasional RI karena berkomitmen menjalankan manajemen kinerja ASN.
Di bawah pimpinan, ada sejumlah posisi baru yakni Staf Khusus, Inspektorat, dan Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi.
Pencairan dana daerah yang lamban akan memunculkan lagi calo anggaran dan tidak menutup kemungkinan melibatkan birokrat.
Dari catatan KPK, besaran uang pelicin untuk memperjuangkan dana transfer daerah mencapai 1% dari total anggaran.
Untuk menangani sengkarut sistem penganggaran ini, pemerintah pusat disarankan memperbaiki aturannya. Penyederhanaan birokrasi menjadi kunci untuk menekan sengkarut penganggaran.
Langkah menyederhanakan birokrasi patut diapresiasi selain untuk efi siensi juga untuk mempercepat pengambilan keputusan.
Yang melatarbelakangi Presiden Joko Widodo merancang UU Cipta Kerja karena perlunya terobosan dalam memangkas proses panjang meja birokrasi, terutama soal izin usaha yang terlalu berbelit.
Sejak dulu hingga sekarang semuanya sepakat dan mendukung pemberantasan, tetapi di tingkat praktik berbeda. Kebijakan pun tidak konsisten, pilih kasih dan the same old game, korupsi masih
Jabatan eselon III yang semula berjumlah 8.786 kini berkurang menjadi 5.106. Jabatan eselon IV yang semula 30.123 menjadi sekitar 19.130 dan jabatan eselon V dari semula berjumlah 19.865
Wapres mencontohkan lemahnya data, kewenangan yang tumpang tindih, dan prosedur yang kurang mendukung percepatan eksekusi saat menangani pandemi.
Kemendagri sampai dua kali mengeluarkan siaran pers.
Karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi akan semakin memecah anggaran dengan unit-unit yang kecil-kecil yang sulit pengawasannya dan anggaran akan habis
Pemerintah terus menyinkronkan regulasi nasional secara berkelanjutan. Salah satunya melalui omnibus law.
Akibat eselon di pemerintahan terlalu banyak, anggaran menjadi tidak efektif karena tersebar di berbagai unit. Pun, rantai birokrasi menjadi sangat panjang.
Pandemi covid-19 dinilai sebagai momentum tepat untuk pembenahan birokrasi. Kepala Negara juga mengingatkan tata kelola pemerintahan tidak boleh mengabaikan transparansi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved